Twitter Sahkan Kebijakan Soal Cuitan Pemimpin Dunia, Atur Trump?

Merdeka.com - Platform mikroblogging Twitter baru saja mengungkap kebijakan barunya di posting blog resminya. Ini adalah kebijakan moderasi khusus untuk para pemimpin dunia dalam memanfaatkan platform berlogo burung tersebut.

Twitter menyebut bahwa mereka ingin menjelaskan secara lebih baik mengapa mereka membuat keputusan untuk meregulasi hal ini, mengingat banyak sekali posting kontroversial dari deretan tokoh politik dunia lewat Twitter.

"Ketika menyangkut soal pemimpin dunia di Twitter, kami menyadari bahwa ini sebagian besar merupakan landasan baru yang belum pernah terjadi sebelumnya," tulis Twitter di posting blog tersebut.

"Kami memahami keinginan pengguna agar keputusan kami menjadi antara ya atau tidak, namun tidak sesederhana itu. Tindakan yang kami ambil dan kebijakan yang kami kembangkan akan menjadi regulasi untuk pidato-pidato online. Kami berhutang kepada para pengguna kami, untuk (jadi platform yang) berhati-hati dan penuh pertimbangan dalam apapun yang kami lakukan," tutupnya.

Hal ini bisa jadi merujuk pada banyaknya keinginan untuk memblokir akun Donald Trump beberapa waktu yang lalu. Setelah sang presiden AS dianggap melakukan ancaman terang-terangan. Hal ini merujuk soal cuitan tentang anti pemakzulan dirinya terkait skandalnya dengan Presiden Ukraina.

Nah, kali ini, Twitter mungkin tetap tidak bisa memblokir Trump atau pemimpin dunia lain yang memanfaatkan Twitter untuk melakukan perilaku kontroversial. Namun, Twitter berjanji untuk menegakkan hukum, meski siapapun yang membuat nge-tweet.

Berikut deretan jenis cuitan yang akan ditindak oleh Twitter, meski ini dilakukan oleh pemimpin dunia.

Jenis Cuitan yang Akan Ditindak Oleh Twitter

Twitter Tidak Menghapus Cuitan Kontroversial

Twitter sendiri mengungkap bahwa kebijakan baru untuk politisi dan para tokoh influencer lainnya, hanya akan melebeli cuitan yang melanggar kebijakan, alih-alih menghapusnya. Ini berlaku untuk akun Twitter yang minimal berfollower 100.000.

Twitter sendiri menyebut bahwa tweet kontroversial harus tetap ada agar jadi diskusi, dan publik bisa terlibat dengan pernyataan yang dibuat oleh para pemimpin politik.

"Misi kami adalah menyediakan forum yang memungkinkan pengguna diberi informasi dan terlibat dengan interaksi para pemimpin mereka secara langsung," ungkap Twitter.

Sebelumnya pun, Twitter tak pernah mengambil tindakan soal politisi yang melanggar kebijakan Twitter.

Di kasus cuitan Trump sebelumnya, Twitter menyatakan bahwa mereka memperbolehkan politisi dengan pengikut banyak untuk tetap di Twitter "demi kepentingan publik." Bahkan cuitan bernada rasis yang pernah dicuitkan Trump disebut tidak melanggar kebijakannya.

Kasus Trump

Sebelumnya, Twitter diminta untuk memblokir akun presiden Amerika Serikat Donald Trump. Hal ini buntut dari deretan kicauan Trump soal anti pemakzulan dirinya terkait skandalnya dengan Presiden Ukraina.

Hal ini dilakukan oleh salah satu Senator yang juga calon Presiden AS dari Partai Demokrat, yakni Kamala Harris. Sang senator mengirim surat ke CEO Twitter Jack Dorsey.

Melansir Business Insider, Harris mengutip deretan kebijakan Twitter soal pelecehan, ancaman, dan hasutan yang mengarah pada kekerasan, yang kesemuanya dilanggar oleh Trump dalam cuitannya.

Harris juga menyebut, Trump melakukan "ancaman terang-terangan" di dalam cuitannya.

"Kicauan Presiden dan perilakunya adalah bukti dan fakta, bahwa dia menggunakan kekuatannya untuk menjatuhkan orang," tulis Kamala Harris.

Semua permintaan untuk Twitter menutup akun Trump, dikarenakan sebuah cuitan Trump yang seakan menarget whistleblower (pengungkap) dan pemberi informasi kasus dirinya dengan presiden Ukraina.

Selain itu, Trump juga menyebut Ketua House Intelligence Committee Adam Schiff harus ditangkap karena berkhianat pada negara.

Terlebih lagi, Trump juga menyebut bahwa pemakzulan (pencopotan) dirinya dari posisi presiden akan memicu perang sipil dan kekerasan.