Pilih kades baru, 200 desa sudah pakai e-voting
Merdeka.com - Perkembangan teknologi TIK saat ini, ternyata membuat pemerintah berencana memanfaatkan teknologi (e-voting) untuk pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak. Hal ini juga mengacu kepada UU nomor 8 tahun 2015 tentang pemilihan Gubernur, Walikota, dan Bupati yang memungkinkan pemanfaatan TIK pada pilkada serentak.
Melihat hal itu, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), sangat mendukung langkah pemerintah dengan telah menyiapkan teknologi untuk e-voting. Menurut Deputi bidang Teknologi Informasi, Energi, dan Material, BPPT, Hammam Riza, peran TIK dalam pilkada serentak nantinya mampu menekan angka kecurangan. Pasalnya, kata dia, pemilu yang diselenggarakan saat ini memiliki banyak kelemahan.
"Banyak kelemahan saat diselenggarakan pesta demokrasi misalnya saja validitas data pemilih, banyak suara tidak sah karena pemilih salah memberi tanda pada kertas suara, permasalahan dalam proses perhitungan suara dilakukan secara manual, permasalahan pada lamanya waktu yang dibutuhkan dalam melakukan proses perhitungan manual secara berjenjang, dan biaya pemilu relatif mahal," ungkapnya di Jakarta, Rabu (29/7).
Untuk itu, dengan adanya pilkada serentak dengan menggunakan sistem e-voting tersebut mampu mengurangi kelemahan dalam pilkada saat ini.
Bukan tanpa alasan BPPT mendukung langkah pemerintah untuk menggunakan e-voting saat pilkada serentak. Saat ini BPPT sudah mengembangkan alat e voting sejak tahun 2009 lalu. Bahkan, menurut Chief Engineer Service sekaligus peneliti teknologi e voting BPPT, Faisol Baabdullah, BPPT sudah pernah mencoba alatnya itu untuk pilkada di beberapa daerah pada tahun 2013.
"Untuk simulasi kita udah sering lakukan bersama beberapa institusi. Untuk penerapannya pun dalam pilkada yang sesungguhnya kita pernah mencoba," kata Faisol.
Faisol melanjutkan, sudah ada 200 pilkada khususnya pemilihan kepala desa di berbagai daerah seperti di antaranya di Boyolali, Jembrana, dan Musi Rawas. "Ada 4 kabupaten 200 desa yang sudah pernah melangsungkan pilkadanya melalui e voting," ujarnya.
Lalu, bagaimana dengan hasilnya? Untuk hasilnya, kata Faisol, rata-rata dari masyarakat yang pernah melakukan pilkada secara e voting puas lantaran tak perlu lama-lama dalam menunggu antrian maupun saat memilih.
"Satu orang itu perlu waktu setengah menit saja dan hasil penghitungannya juga sesuai," katanya.
(mdk/bbo)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kepala Desa dan Sekretaris Desa di Ogan Ilir, Sumatera Selatan, dilaporkan ke Bawaslu karena diduga mengajak warga memilih caleg tertentu
Baca SelengkapnyaPara capres-cawapres harus tampil sebagai sosok penuh kedamaian.
Baca SelengkapnyaSurvei yang selesai mereka lakukan pada 6 Februari itu menemukan bahwa elektabilitas Prabowo-Gibran sebesar 53,5 persen.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Masyarakat yang sudah masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pun diimbau dapat menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu.
Baca SelengkapnyaKomisi Pemilihan Umum (KPU) RI akan menggelar debat terkahir Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaJelang pelaksanaan debat ketiga, sejumlah lembaga telah mengeluarkan hasil survei terkait elektabilitas tiga paslon.
Baca SelengkapnyaPara pelawak itu bersaing memperebutkan suara dari daerah pemilihan masing-masing dengan kolega satu partai maupun partai politik lain.
Baca SelengkapnyaAgus mengatakan, potensi ASN melanggar netralitas masih bisa terjadi di Pilkada serentak yang akan digelar di 514 kabupaten/kota dan 38 provinsi nanti.
Baca SelengkapnyaPemilu merupakan penerapan nyata dari kehendak rakyat untuk menjalankan negara secara demokratis.
Baca Selengkapnya