Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Pengamat sebut BAKTI Punya Peran Harmonisasikan Operator Seluler

Pengamat sebut BAKTI Punya Peran Harmonisasikan Operator Seluler Pengamat sebut BAKTI Punya Peran Harmonisasikan Operator Seluler. ©2020 Merdeka.com

Merdeka.com - Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) dinilai telah melenceng dari tugas utamanya untuk mengharmoniskan peran operator dan mengkoordinirnya. Hal itu disampaikan oleh Nonot Harsono, Pengamat Telekomunikasi.

Menurutnya, BAKTI terlalu sibuk sendiri mengurusi kegiatan laiknya operator seluler komersial. Itu dilakukan melalui proyek Palapa Ring dan pembangunan satelit Republik Indonesia (SATRIA).

"Tugas utama BAKTI itu sebenarnya mengharmoniskan peran dari operator-operator dan mengkoordinir. Tidak boleh asyik dengan kegiatannya sendiri seperti Palapa Ring dan satelit," kata Nonot dalam diskusi Tol Langit: Peluang dan Tantangan untuk Mewujudkan Indonesia Merdeka Sinyal di kawasan Jakarta, Kamis (12/3).

Dilanjutkannya, BAKTI dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) harus mengungkapkan desain yang jelas tentang kedua proyek pembangunan tersebut. Tidak bisa bersikap seperti operator seluler yang merilis layanan, lalu baru dijual.

"Untuk Palapa Ring dan satelit harus dilengkapi desainnya, end to end. Jangan hanya launching, lalu dijual. Operator komersial boleh begitu. Mereka launching baru jualan, kalau tidak laku ya rugi. Sementara BAKTI tidak boleh karena itu masuk wilayah USO, harus bertanggungjawab sesuai kebutuhannya, jadi harus dipastikan terlebih dahulu siapa yang mau pakai," jelasnya.

Pembangunan jaringan serat optik Palapa Ring telah selesai sebelum akhir tahun lalu. Pemerintah menetapkan tarif sewa untuk operator telekomunikasi yang tertarik menggelar jaringan di infrastruktur Palapa Ring. Proyek Palapa Ring yang dibagi menjadi 3 (tiga) paket, yaitu barat, tengah dan timur.

"Harapan BAKTI, semua operator memakai dan menyewa (Palapa Ring). Tapi apa benar semua operator mau bangun kabel backhaul aksesnya di daerah USO? Oleh sebab itu, perlu bagi wilayah terlebih dahulu, siapa yang mau di kabupaten atau kecamanan apa," terang dia.

BAKTI Harus Transparan

Berdasarkan Undang-Undang No 36/1999 tentang Telekomunikasi dinyatakan sebagai wilayah yang secara ekonomis kurang menguntungkan, sehingga dibangun secara gotong royong dengan iuran dana 1,25 persen dari gross revenue dari masing-masing penyelenggara telekomunikasi atau operator. BAKTI dibentuk oleh Kemkominfo sebagai pengelola dana USO telekomunikasi.

Program BAKTI antara lain Palapa Ring yang sudah selesai tetapi belum sepenuhnya terutilisasi, pembangunan BTS, penyediaan akses internet, dan penyiapan satelit multifungsi bernama Satelit Republik Indonesia (Satria).

Untuk satelit, Nonot pun menilai BAKTI dan Kemkominfo harus lebih transparan untuk memperlihatkan wilayah-wilayah yang akan mendapatkan akses telekomunikasi nantinya.

"Caranya ya itu desainnya dilengkapi ujung ke ujung, satelit juga begitu. Jangan hanya launching terus jualan. Jangan lisan saja, tidak bisa. Harus ada dokumen dan desain planning, harus ada nama desa, kecamatannya. Harus ada dokumen publik, harus dikasih liat. Kalau ingin orang tidak ingin bertanya ya ditunjukkan, transparan, tunjukkan urgensinya," jelas Nonot.

Sumber: Liputan6.com

Reporter: Andina Librianty

(mdk/faz)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Menkominfo Soal Suap SAP: Kasus Lama, Skalanya Terlalu Kecil
Menkominfo Soal Suap SAP: Kasus Lama, Skalanya Terlalu Kecil

Budi menjelaskan, hal ini terjadi sebelum nama Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (BP3TI) berubah menjadi BAKTI.

Baca Selengkapnya
Telkom Dukung Pemulihan 82,1 Ha Lahan Kritis Melalui Reboisasi 33.800 Bibit Pohon
Telkom Dukung Pemulihan 82,1 Ha Lahan Kritis Melalui Reboisasi 33.800 Bibit Pohon

Sepanjang tahun 2023, Telkom melaksanakan pemulihan lahan kritis di beberapa titik di Indonesia.

Baca Selengkapnya
TNI AD Bantah Kerahkan Kendaraan Tempur di Bawaslu: Jangan Mudah Terprovokasi
TNI AD Bantah Kerahkan Kendaraan Tempur di Bawaslu: Jangan Mudah Terprovokasi

Kadispenad sedang berkoordinasi dengan pihak yang bertanggung jawab dalam penanganan informasi hoaks.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Sekjen Kementerian ATR/BPN Targetkan Bali Menjadi Provinsi Full Layanan Elektronik
Sekjen Kementerian ATR/BPN Targetkan Bali Menjadi Provinsi Full Layanan Elektronik

Kementerian ATR/BPN terus meningkatkan layanan pertanahan secara elektronik.

Baca Selengkapnya
BAKTI Bakal Kerahkan Satelit Internet ke 80 Ribu Lokasi TPS di Wilayah 3T
BAKTI Bakal Kerahkan Satelit Internet ke 80 Ribu Lokasi TPS di Wilayah 3T

BAKTI Kementerian Kominfo menerima usulan sekitar 80.000 titik penyediaan akses internet dari KPU.

Baca Selengkapnya
Handphone Disita Penyidik, Aiman Ketar-Ketir Pemberi Info Netralitas Aparat Terbongkar
Handphone Disita Penyidik, Aiman Ketar-Ketir Pemberi Info Netralitas Aparat Terbongkar

Aiman menjalani pemeriksaan selama 12 jam sebagai saksi kasus dugaan penyebaran berita bohong.

Baca Selengkapnya
Pelaku Jastip Protes soal Aturan Pembatasan Bawaan Barang dari Luar Negeri, Mendag Jawab Begini
Pelaku Jastip Protes soal Aturan Pembatasan Bawaan Barang dari Luar Negeri, Mendag Jawab Begini

Mendag Zulhas menyampaikan, pihaknya akan berkirim surat terhadap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto untuk mengevaluasi aturan tersebut.

Baca Selengkapnya
Pengusaha Bakal 'Geruduk' Kantor Ditjen Pajak Bahas PPN Naik 12 Persen
Pengusaha Bakal 'Geruduk' Kantor Ditjen Pajak Bahas PPN Naik 12 Persen

Budi mengaku telah melakukan komunikasi bersama Dirjen Pajak Suryo Utomo terkait rencana pemerintah untuk menaikkan menaikkan PPN menjadi 12 persen pada 2025.

Baca Selengkapnya
Hari Pertama Kerja, Menteri ATR AHY/BPN Minta Waktu Bertemu Airlangga, Bahlil hingga Basuki Hadimuljono
Hari Pertama Kerja, Menteri ATR AHY/BPN Minta Waktu Bertemu Airlangga, Bahlil hingga Basuki Hadimuljono

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono langsung tancap gas di hari pertama kerja.

Baca Selengkapnya