WTP BPK
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/9300556/original/056032300_1784358941-140854.988-kementrans-raih-opini-wtp-dari-bpk-bukti-akuntabilitas-keuangan-negara-1.jpg)
News•Kementrans Raih Opini WTP dari BPK, Bukti Akuntabilitas Keuangan NegaraKementerian Transmigrasi (Kementrans) berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI untuk laporan keuangan TA 2025, menandai komitmen kuat pada transparansi.
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/8713879/original/067656400_1783680950-110059.030-dpr-papua-pegunungan-dorong-peningkatan-pengelolaan-keuangan-daerah-demi-good-governance-1.jpg)
News•DPR Papua Pegunungan Dorong Peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah Demi Good GovernanceDPR Papua Pegunungan menekankan pentingnya peningkatan pengelolaan keuangan daerah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, menyusul opini WTP dari BPK.
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/8706694/original/081139700_1783678475-140119.033-pemkab-morut-perkuat-tata-kelola-keuangan-demi-kepercayaan-publik-dan-pembangunan-berkelanjutan-1.jpg)
Pemkab Morut Perkuat Tata Kelola Keuangan Demi Kepercayaan Publik dan Pembangunan BerkelanjutanPemerintah Kabupaten Morowali Utara (Pemkab Morut) terus mengoptimalkan tata kelola keuangan daerah untuk menjaga kepercayaan publik serta mendorong pembangunan berkelanjutan di wilayahnya.
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/8682362/original/023876800_1783669630-040110.871-pemprov-kalbar-raih-24-penghargaan-nasional-bukti-sinergi-pembangunan-yang-akuntabel-1.jpg)
News•Pemprov Kalbar Raih 24 Penghargaan Nasional, Bukti Sinergi Pembangunan yang AkuntabelPemprov Kalbar raih 24 penghargaan nasional sepanjang 2025. Capaian Penghargaan Pemprov Kalbar ini bukti sinergi kuat dalam tata kelola pemerintahan transparan dan akuntabel.
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/8647111/original/004352500_1782657685-230308.365-perda-pengelolaan-barang-daerah-dki-jakarta-disahkan-potensi-pad-meningkat-1.jpg)
News•Perda Pengelolaan Barang Daerah DKI Jakarta Disahkan, Potensi PAD MeningkatPengesahan Perda Pengelolaan Barang Daerah DKI Jakarta diharapkan mampu mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pemanfaatan aset, sekaligus meningkatkan akuntabilitas pemerintahan.