Verifikasi Usia

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria menyoroti tantangan besar dalam implementasi PP TUNAS, di mana tiga dari lima anak memalsukan usia mereka untuk dapat mengakses media sosial.

Kemkomdigi melalui PP Tunas memastikan platform e-commerce memiliki mekanisme perlindungan anak yang memadai, mulai dari verifikasi usia hingga persetujuan orang tua, demi menjaga anak dari risiko digital.

YouTube menghadirkan berbagai fitur perlindungan anak di ruang digital, termasuk kontrol orang tua dan verifikasi usia, sebagai dukungan terhadap implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Tunas.

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) resmi memberlakukan Permen Komdigi Nomor 9 tahun 2026. Aturan ini perkuat kewajiban platform digital untuk proteksi anak, termasuk batasan usia dan fitur kontrol orang tua, demi ruang digital yang aman.

Kementerian Komdigi meluncurkan Program Tunas Komdigi, inisiatif strategis untuk melindungi anak-anak dari ancaman konten negatif dan kejahatan siber, memastikan kedaulatan digital di ujung jari mereka.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) meminta pemerintah memastikan platform digital mematuhi aturan perlindungan anak, termasuk kebijakan penundaan akses akun bagi anak di bawah usia 16 tahun, demi mewujudkan Perlindungan Anak di Platform Digital yan

Asosiasi E-commerce Indonesia (idEA) menyampaikan rekomendasi agar implementasi PP Tunas berjalan efisien, proporsional, dan tidak menghambat inovasi ekosistem digital nasional.

Wakil Menteri Komunikasi Malaysia YB Teo Nie Ching mempelajari strategi Indonesia dalam pembatasan anak platform digital, khususnya media sosial, untuk menjamin keamanan daring. Simak bagaimana kedua negara berupaya melindungi generasi muda di ruang siber

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria menegaskan kewajiban platform digital untuk menerapkan sistem verifikasi usia pengguna. Hal ini penting guna melindungi anak-anak dari konten negatif di ruang digital, sesuai dengan Peratura

Kementerian Komdigi mengajak Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) aktif mengawal PP Tunas Perlindungan Anak, menciptakan ruang digital aman bagi generasi muda, dan membatasi akses konten berbahaya.