UU PPRT

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) menyatakan UU PPRT akan mengangkat nilai ekonomi kerja perawatan, memberikan hak dan pelatihan layak bagi Pekerja Rumah Tangga.

Perempuan yang juga anggota Komisi VIII DPR RI itu menekankan pengesahan UU PPRT menjadi kemerdekaan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Dengan demikian, RUU PPRT diharapkan dapat memberikan perlindungan yang lebih baik bagi pekerja rumah tangga di seluruh Indonesia.

Regulasi ini dinilai menjadi langkah penting untuk memperkuat perlindungan sekaligus mencegah kekerasan dan diskriminasi terhadap pekerja rumah tangga.

Selain THR, Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT) juga mengatur mengenai hak-hak serta jaminan sosial bagi pekerja rumah tangga.