UU Nomor 1 Tahun 2023

Mahkamah Agung (MA) berharap seluruh pemerintah daerah (pemda) di Indonesia responsif menggenjot sosialisasi KUHP, KUHAP Baru, dan UU Penyesuaian Pidana kepada masyarakat.

Anggota DPR RI Longki Djanggola menekankan pentingnya sosialisasi KUHP Baru yang akan berlaku efektif pada 2 Januari 2026, agar masyarakat tidak salah paham dan memahami nilai-nilai Pancasila yang terkandung di dalamnya.

Seorang warga Karawang melaporkan dugaan investasi bodong usaha konveksi keluarga ke Polda Jabar, merugi hingga Rp1,8 miliar. Kasus ini menyoroti bahaya investasi bodong yang menjanjikan keuntungan tinggi dan telah menjerat banyak korban.

Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong menyatakan kesiapan penuh untuk menerapkan pidana sosial sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru mulai 2026, melibatkan sembilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) demi pemulihan keseimbangan sosial dan keadil

Komika Pandji Pragiwaksono dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh Angkatan Muda NU dan Aliansi Muda Muhammadiyah terkait dugaan pencemaran nama baik organisasi Islam.