under invoicing

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) menekankan pentingnya penguatan penegakan hukum dalam pengawasan ekspor sawit untuk mengatasi praktik *under invoicing* yang merugikan penerimaan negara.

Perkumpulan Petani Kelapa Sawit Indonesia (POPSI) menekankan pentingnya perbaikan tata kelola perdagangan sawit demi menjaga stabilitas ekosistem industri nasional, menyusul pembentukan PT DSI.

Ekonom Senior Dradjad Hari Wibowo menekankan pentingnya kualitas tata kelola PT DSI dan komunikasi yang efektif sebagai penentu utama keberhasilan lembaga ini dalam mengatasi praktik merugikan negara.

Pemerintah meluncurkan Kebijakan Ekspor Satu Pintu melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) sebagai eksportir tunggal komoditas strategis, bertujuan optimalkan penerimaan negara dan berantas praktik ilegal.

Menteri Maman Abdurrahman menegaskan pasar UMKM domestik yang tidak sehat, bukan pembiayaan, menjadi penghambat utama pertumbuhan. Kondisi ini memicu pertanyaan, mengapa dukungan pemerintah belum optimal?

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengimbau pelaku usaha industri sawit untuk segera memenuhi kewajiban perpajakan mereka, menyusul temuan dugaan praktik under-invoicing dan faktur fiktif.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melayangkan ultimatum Bea Cukai untuk segera berbenah, atau sistem kepabeanan akan dikembalikan ke skema Orde Baru dengan melibatkan SGS. Apa dampaknya?