tunjangan rumah dinas

Nantinya, Ketua DPRD DKI bersama Ketua Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI) akan menggelar audiensi dengan Menteri Dalam Negeri.

Wakil Ketua DPRD Jateng, Heri Pudyatmoko meminta masyarakat bersabar hingga angka appraisal tunjangan perumahan DPRD Jateng selesai di bahas pada bulan ini.

Baco memastikan DPRD DKI Jakarta sepenuhnya siap untuk melakukan evaluasi terkait tunjangan tersebut.

Salah satunya menghentikan tunjangan perumahan hingga memangkas fasilitas anggota DPR.

Salah satunya yakni menghentikan tunjangan perumahan bagi 500 lebih anggota DPR, terhitung 31 Agustus 2025.

Pemerintah Kota Depok tengah mengevaluasi Peraturan Wali Kota (Perwal) No 97 Tahun 2021 mengenai tunjangan rumah untuk anggota DPRD.

Politisi Golkar ini menjelaskan, pihaknya akan melakukan evaluasi mengenai besaran tunjangan perumahan yang selama ini diterima pimpinan dan anggota DPRD DKI.

Puan pun memastikan DPR akan berupaya melakukan reformasi kelembagaan agar bisa sesuai harapan rakyat.

Presiden Prabowo juga memerintahkan agar anggota DPR yang bermasalah segera dicopot dari jabatannya.

Berikut adalah rincian tunjangan yang diberikan kepada ketua dan anggota DPR.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa DPR akan menghapus tunjangan bagi anggota DPR RI.

Tunjangan ini akan mulai berlaku dari Oktober 2024 hingga Oktober 2025, dengan total dana yang mencapai Rp600 juta.