Tata Kelola Haji

Penyaluran Dam Haji Adahi oleh sekitar 135 ribu jamaah haji Indonesia pada musim haji 1447 H/2026 M menjadi bukti nyata tata kelola layanan haji yang akuntabel, aman, dan transparan, bahkan memberikan dampak kemanusiaan bagi Palestina.

Pemerintah Republik Indonesia menyalurkan sebagian besar Daging Dam Haji Indonesia milik jamaah calon haji ke Palestina, menunjukkan komitmen kemanusiaan dan tata kelola haji yang lebih terorganisasi.

Menteri Haji dan Umrah menegaskan komitmen pemerintah dalam Perlindungan Jamaah Haji, khususnya kelompok rentan, melalui pelayanan inklusif dan integritas petugas PPIH di musim haji 2026.

Anggota Komisi VIII DPR RI menyoroti wacana war tiket haji yang digagas pemerintah, menilai langkah ini sebagai kemunduran besar dan berpotensi menimbulkan masalah baru dalam tata kelola haji di Indonesia.

Anggota DPR RI Selly Andriany Gantina menekankan pentingnya keadilan pemberangkatan haji dan menyoroti potensi risiko 'war tiket' yang bisa memicu biaya tambahan serta komersialisasi ibadah.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi kuota haji, memicu dukungan dari Pansus Haji DPR RI dan seruan reformasi tata kelola haji.

Kementerian Agama memastikan proses Peralihan Aset Haji ke Kementerian Haji dan Umrah berjalan mulus. Simak bagaimana transisi penting ini dijamin tanpa hambatan signifikan!

AMPHURI menyambut baik pembentukan Kementerian Haji dan Umrah, berharap pengelolaan haji dan umrah menjadi lebih optimal. Mengapa harapan ini sudah lama dinantikan?

Wacana pembentukan Kementerian Haji dan Umrah yang telah menjadi visi Presiden Prabowo Subianto sejak 2014 kini selangkah lagi terwujud, siap mereformasi tata kelola haji Indonesia.