Tanah Adat

DPD RI menegaskan Kekuatan Hukum Adat Papua sangat kokoh, didukung konstitusi dan UU Otonomi Khusus, memastikan hak-hak masyarakat adat terlindungi dan diakui negara.

Wamenkumham Mugiyanto pastikan aspirasi masyarakat Papua jadi masukan kunci Revisi UU HAM. Ini demi perlindungan hak warga dan jawab tantangan kontemporer, target pengesahan 2026.

Profesor Unand, Kurnia Warman, mengupas tuntas penyebab melemahnya posisi Hak Tanah Masyarakat Hukum Adat. Kebijakan pemerintahan desa dan perubahan pandangan masyarakat menjadi sorotan utama.

Kanwil BPN Papua gencar perkuat tata kelola Pendaftaran Tanah Ulayat Jayapura melalui sosialisasi, demi kepastian hukum dan dorong ekonomi kerakyatan di Kabupaten Jayapura.

Pemerintah melalui Kementerian ATR/BPN berkomitmen mempercepat Pendaftaran Tanah Ulayat Papua. Langkah ini bertujuan melindungi hak adat dan memastikan kesejahteraan masyarakat lokal.

Pemerintah Provinsi Papua menekankan pentingnya perlindungan Hak Ulayat Papua sebagai warisan leluhur dan identitas. Langkah strategis ini bertujuan memperkuat pengakuan hukum bagi masyarakat adat.

Anggota DPR RI Bane Raja Manalu mendesak pemerintah segera menuntaskan konflik lahan Sihaporas antara masyarakat adat dengan PT Toba Pulp Lestari (TPL) yang telah menyebabkan bentrokan dan kerugian.

DPRD Maluku mengungkapkan Pemkot Ambon memediasi sengketa lahan hutan lindung di Dusun Air Louw untuk pembangunan Stasiun Radar TNI AU. Bagaimana nasib tanah adat warga Air Louw?