Suap Bupati Tulungagung

Fattah Jasin diperiksa dalam kasus dugaan suap terkait pengesahan APBD dan Banprov di Pemkab Tulungagung.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung Adib Makarim sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait pembahasan, pengesahan, dan pelaksanaan APBD dan APBD-P Kabupaten Tulungagung.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut kasus dugaan suap pengalokasian anggaran bantuan keuangan Provinsi Jawa Timur periode 2014-2018 untuk Kabupaten Tulungagung.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan tersangka baru kasus dugaan pemberian hadiah atau janji pada penyelenggara terkait dengan proyek pekerjaan pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tulungagung tahun 2013- 2018.

KPK saat ini sedang mengembangkan penyidikan dalam kasus dugaan suap terkait proyek pekerjaan di Pemkab Tulungagung.

KPK belum bisa membeberkan tersangka baru dalam kasus ini lantaran kebijakan baru KPK era Firli Bahuri. Pengumuman tersangka baru akan dilakukan saat upaya paksa penangkapan maupun penahanan.

Diperiksa KPK, Plt Bupati Tulungagung Dicecar 27 Pertanyaan. Dari 27 pertanyaan yang dilayangkan penyidik, menurut Maryoto, salah satu yang ditelisik ke dirinya adalah soal jabatan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), memanggil anggota DPR RI dari Fraksi PAN Ahmad Rizki Sadig, Kamis (6/2). KPK tengah mendalami kasus suap pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, Tahun Anggaran 2018.

10 Ponsel tersebut antara lain 1 Unit Xiaomi, 4 Unit Nokia, 3 Unit Samsung, 1 Unit LG dan 1 Unit Oppo.

Diketahui, Supriyono ditetapkan sebagai tersangka sejak tanggal 13 Mei 2019 lalu. KPK pun mulai melakukan penahanan terhadap Supriyono pada 7 November 2019 di Rutan KPK kavling K-4.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Ketua DPRD Tulungagung Supriyono (SPR) dalam kasus suap pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tulungagung tahun anggaran 2018.

Dia mengungkapkan, anggota DPR Teguh Juwarno dan Komisaris PT BPR Kencana, Junaidi, juga tidak datang dalam pemeriksaan kasus yang sama.

Salah satu pegawai BPKAD yang mengaku bernama Angga, membenarkan jika ada penyidik KPK di dalam kantornya tersebut.

Satpam penjaga perumahan Nginden Intan Tengah, Karsimo mengaku tidak tahu jika rumah tersebut tengah digeledah oleh KPK.

Supriyono diduga menerima uang sebesar Rp4.880.000.000 selama periode 2015 hingga 2018 dari Bupati Tulungagung, Syahri Mulyo. Suap berkaitan dengan pembahasan, pengesahan, dan pelaksanaan APBD dan atau APBD Perubahan Kabupaten Tulungagung.

Dia yang diperiksa dalam kapasitasnya sebagai mantan Kepala Bappeda Jatim ini ditelisik soal bukti-bukti yang ditemukan penyidik saat menggeledah sejumlah titik di Jatim.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, pada Rabu 10 Juli 2019, tim penyidik menggeledah satu lokasi, yakni Kantor Badan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Ketua DPRD Tulungagung Supriyono sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait pembahasan, pengesahan, dan pelaksanaan APBD dan/atau APBD Perubahan Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2015 2018.

"Kamis (4/10) dilakukan penyerahan barang bukti dan 5 tersangka dalam perkara suap terkait proyek pekerjaan di Pemerintah Kabupaten Tulungagung dan Kota Blitar, kepada penuntut umum atah tahap 2," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Jumat (5/10).

Dia mengatakan, Maryoto akan dijadwalkan ulang pemeriksaannya pada 11 Oktober 2018 mendatang.