SPBU Swasta

Seharusnya badan usaha swasta sudah mulai menjalankan proses impor, baik secara mandiri maupun melalui kerja sama dengan PT Pertamina (Persero).

Kementerian ESDM mendorong SPBU swasta untuk melakukan negosiasi dengan Pertamina, mengingat bahwa impor solar tidak akan diperpanjang setelah tahun 2026.

Pemerintah membuka peluang menambah kuota impor BBM SPBU swasta pada 2026. Besaran kuota akan disesuaikan dengan realisasi penjualan.

Kebijakan itu lantas membuka peluang bagi Pertamina untuk menyalurkan pasokan solar yang diklaim bakal surplus kepada pengelola SPBU swasta.

Kementerian ESDM sedang mempertimbangkan penyesuaian kuota impor BBM swasta menyusul lonjakan permintaan masyarakat, namun Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengingatkan SPBU swasta untuk tetap patuh aturan.

Kementerian ESDM menegaskan **penghentian impor solar 2026** akan berlaku juga bagi SPBU swasta, yang selanjutnya wajib membeli pasokan dari kilang dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan energi nasional.

Saat ini, BP memiliki 70 jaringan SPBU yang tersebar di wilayah Jabodetabek, Jawa Barat, dan Jawa Timur.

Ketersediaan BBM itu menyusul pernyataan pemerintah yang menyebut kesepakatan SPBU swasta dengan Pertamina.

Informasi itu disampaikan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM Laode Sulaeman.

Keyakinan ini muncul seiring perubahan positif dalam proses negosiasi antara PT Pertamina (Persero) dan badan usaha (BU) hilir migas non-pemerintah.

Sebagai acuan, Kementerian ESDM bakal melihat angka penjualan BBM oleh SPBU swasta di 2025.

Kebijakan ini diambil untuk mengantisipasi potensi kelangkaan pasokan bensin di jaringan SPBU non-Pertamina, yang mulai terasa di beberapa wilayah.

Kebijakan tersebut berlaku untuk tahun 2025 guna memitigasi kekosongan stok BBM di SPBU Swasta.

Pemerintah telah menyiapkan mekanisme pemeriksaan bersama agar tidak ada lagi perbedaan persepsi antara badan usaha dan Pertamina.

Pemerintah berupaya memastikan agar perubahan tersebut tidak menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku usaha.

Todotua mengatakan, rapat tersebut turut dihadiri oleh Dirjen Migas Kementerian ESDM, perwakilan BPH Migas, serta para pelaku usaha sektor hilir migas.

Pakar energi menepis kekhawatiran SPBU swasta terkait kandungan etanol dalam BBM dasar Pertamina. Kadar etanol dalam BBM yang hanya 3,5% dinilai tak berdampak negatif, bahkan lebih rendah dari negara lain.

Forum Konsumen Berdaya Indonesia (FKBI) menyetujui kebijakan Kementerian ESDM terkait pembatasan impor BBM, meskipun memicu kelangkaan di SPBU swasta. Apa dampaknya bagi Pertamina?

Kementerian ESDM menegaskan bahwa bahan bakar yang telah diimpor oleh Pertamina akan tetap digunakan, meskipun tidak ada pembelian dari pihak swasta.

Tercatat, Vivo sepakat untuk melakukan proses business to business (B2B) pembelian BBM impor dari Pertamina Patra Niaga untuk mengisi kekosongan stok di SPBU.