Sofyan Basyir

Menurut Alex, yang memiliki hak mengajukan PK adalah terpidana atau ahli waris. Karena itu dia mengisyaratkan menerima putusan MA yang memperkuat putusan bebas mantan Direktur Utama PT PLN Sofyan Basir dalam kasus dugaan suap terkait kesepakatan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap Mulut Tambang Riau-1 (PLTU MT Riau-1)

Meski demikian, Ali belum berani spekulasi apakah akan melanjutkan upaya hukum lain atau menerima. Sebab, menurut Ali, hingga kini KPK belum menerima salinan lengkap putusan MA tersebut.

"Permohonan kasasi penuntut umum ditolak, karena menurut Majelis Hakim Kasasi, putusan judex facti Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat tidak salah dalam menerapkan hukum," ujar Juru Bicara MA Andi Samsan Nganro saat dikonfirmasi, Rabu (17/6).

Selain itu, KPK juga menyematkan bukti lainnya dalam BAP Sofyan Basir. BAP ini menurut KPK masuk dalam kategori alat bukti surat.

Febri menyatakan, dalam memori kasasi yang akan disampaikan ke MA besok, tim penuntut umum KPK menyematkan fakta-fakta yang muncul dalam persidangan di Pengadilan Tipikor terkait dugaan keterlibatan Sofyan Basir dalam perkara ini.

Kasasi ini diajukan lantaran jaksa penuntut umum pada KPK mengidentifikasi titik-titik lemah dalam putusan tersebut. Jaksa KPK kini tengah menyusun memori kasasi tersebut.

Sofyan Basir Divonis Bebas, KPK Ajukan Kasasi. Pengadilan Tipikor memvonis bebas mantan Direktur Utama PT PLN (Persero) Sofyan Basir bebas. Vonis dibacakan Majelis Hakim Ketua Hariono.

KPK menduga, vonis bebas Sofyan Basir terjadi lantaran majelis hakim Pengadilan Tipikor tak mempertimbangkan peran penting mantan Direktur Utama PLN itu dalam terjadinya tindak pidana korupsi dalam kasus ini.

Jaja menjelaskan jika masyarakat melaporkan adanya kejanggalan dari hasil tersebut, pihaknya pun akan otomatis mengevaluasi kembali. Namun pihaknya menghormati hasil putusan tersebut.

Menurut Febri, Tim hukum KPK tengah menyiapkan bukti baru untuk menghadapi vonis Sofyan Basyir. Pantauan selama proses persidangan, menurut KPK, ada sejumlah pertimbangan krusial diabaikan pihak majelis.

Istana Hormati Keputusan Hakim Tipikor Vonis Bebas Sofyan Basir. Pemerintah juga akan tetap menghormati langkah KPK apabila nantinya mengajukan kasasi atas keputusan pengadilan Tipikor ke Mahkamah Agung (MA). Fadjroel memastikan bahwa pemerintah akan selalu menghormati semua proses hukum .

Disinggung mengenai kemungkinan Sofyan kembali menjadi dirut PLN, Maruf akan meninjaunya terlebih dahulu, sekaligus berkoordinasi dengan Menteri BUMN.

Mantan Direktur Utama PT PLN (Persero), Sofyan Basir dinyatakan tidak terbukti bersalah dalam kasus suap proyek PLTU Riau-1. Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta semua menerima putusan pengadilan.

Sofyan Basir tiba-tiba divonis bebas oleh majelis hakim yang diketuai Hariono. Bagaimana bisa

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan belum bisa memastikan apakah Sofyan Basir akan kembali memimpin perusahaan itu setelah divonis bebas dari semua dakwaan jaksa penuntut umum KPK dalam perkara dugaan pembantuan kesepakatan proyek PLTU Riau-1.

Sofyan keluar dari Rutan pukul 17.55 WIB. Dia mengenakan kemeja biru bergaris dipadu celana bahan hitam. Keluarga, penasihat hukum, kerabat serta sahabat-sahabat menyambut kebebasan Sofyan Basir di depan pagar.

Anggota Komisi III DPR Arteria Dahlan mengingatkan, penyidik dan jaksa penuntut KPK lebih hati-hati untuk melakukan penegakan hukum. Hal tersebut disampaikan menyusul vonis bebas terdakwa suap PLTU Riau-1 Eks Dirut PLN Sofyan Basir.

Sofyan Basir Divonis Bebas, ICW Minta KPK Segera Ajukan Kasasi ke MA. Ia pun menyakini, bukti-bukti yang dibawa KPK atas kasus tersebut sudah lengkap. Oleh karena itu, ICW merasa kecewa terhadap vonis yang diberikan kepada Sofyan.

Indonesia Corruption Watch (ICW) mengaku kecewa dan heran atas keputusan itu karena, nama Sofyan berulang kali disebut oleh terdakwa lain atas kasus yang sama.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, ini bukan yang pertama kali terjadi. Sebelumnya Pengadilan Negeri Bandung juga pernah memvonis bebas seorang kepala daerah di Bekasi. Belakangan, putusan itu dianulir.