Sodetan Ciliwung-Cisadane

Yusmada menjelaskan bahwa pembebasan lahan dan pembangunannya merupakan kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Pemprov DKI hanya berperan dalam praperencanaan dalam penentuan lokasi (penlok) trase kali.

Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) Pemprov DKI Jakarta, Yusmada Faizal, menjelaskan siapa yang sebenarnya memiliki kewenangan besar dalam proyek penanganan banjir Jakarta itu. Penjelasan itu dia sampaikan saat rapat bersama DPRD DKI Jakarta.

Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL) Dinas LH Tangsel, Budi menjelaskan, pihaknya bersama Satpol PP Tangsel, telah turun langsung memeriksa lokasi diduga pembuangan limbah cair ke aliran Sungai Cisadane.

Saluran air diduga berasal dari industri pengolahan plastik yang mengalir ke aliran sungai Cisadane, diduga mencemari air sungai tersebut. Dari video yang diunggah warga ke media sosial, terlihat air berwarna merah keluar dari saluran industri ke hilir di Sungai Cisadane.

Proyek tersebut merupakan bagian dari rencana induk (master plan) pengendalian banjir Jakarta sebagai bentuk komitmen pemerintah pusat untuk mengendalikan banjir mulai dari hulu hingga di hilir.

Permintaan Cacing Sutra di Tengah Pandemi. Cacing sutra tersebut memiliki nilai ekonomis bagi para nelayan yang nantinya akan di jual untuk pakan ikan hias dan kosmetik.

Sudah 7 unit ekskavator diturunkan untuk mengangkat sampah-sampah yang turun ke kali Cisadane. Agar kondisi kali bisa terbebas dari sampah kembali.

Pembangunan Sodetan Ciliwung, akan dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Sementara Pemprov DKI bertanggung jawab pada proses pengadaan lahan.

perbaikan tanggul di PGP merupakan lanjutan perbaikan tiga titik tanggul di sepanjang Kali Bekasi tahun ini oleh BBWSCC melalui aspirasinya ke pemerintah pusat. Biaya perbaikan tiga titik tanggul ini mencapai Rp 23 miliar dari APBN 2019.

Beberapa pembangunan Landmark Kota Tangerang dilakukan di sepanjang bantaran. Termasuk menyediakan fasilitas olahraga bagi keluarga dan tempat bermain anak - anak.

Menurut Sandi, proyek sodetan itu berfungsi untuk penanggulangan dan pengelolaan air dan memastikan DKI Jakarta memiliki sistem aliran air (float system) yang bagus. "Itu non-negotiable. Itu harus kita danai. Pemprov harus merogoh kocek dan kita harus invest di situ," ujarnya.

Ahok menuturkan selain adanya gugatan warga, rumah susun untuk relokasi warga bukit duri juga nyatanya belum rampung.

Sebagian besar bangunan liar yang menempati bantaran Sungai Cisadane ini adalah kandang babi.

Pemindahan ini dilakukan karena peternakan hendak ditertibkan dalam rangka normalisasi Sungai Cisadane.

Air sungai yang semakin surut membuat tangkapan mereka bertambah banyak. Dalam sehari bisa mendapatkan 20 kg ikan.

Mereka berang karena rencana perbaikan pintu air dan Sungai Cisadane tak pernah terlaksana.

"Saya ingin laporan mengenai banjir di Jakarta dan sudah sejauh mana pekerjaan sodetan Ciliwung ke BKT," kata Jokowi.

Pusat akan mengeruk Cisadane dengan anggaran Rp100 miliar dari kebutuhan Rp1,9 triliun. Sisanya multiyears 3-4 tahun.

Yang paling keras menentang Sodetan Ciliwung-Cisadane adalah Bupati Tangerang, Ahmed Zaki Iskandar.

"Nah dari gubernur seperti itu tetapi wali kota dan bupati di Jawa Barat belum tentu setuju," kata Bang Yos.