Skb Menteri Soal Radikalisme

Saat ditegaskan, apakah jumlahnya sejauh ini menurun atau semakin bertambah, mantan Menteri Dalam Negeri era pemerintahan Jokowi jilid pertama ini mengaku, pihaknya belum melihat data awalnya.

Wakil Presiden Ma'ruf Amin tidak mempermasalahkan terkait pembentukan Surat Keputusan Bersama (SKB) 11 Menteri tentang penanganan radikalisme pada Aparatur Sipil Negara (ASN). Menurut dia upaya tersebut adalah bentuk pengawasan, agar tidak ada ASN yang terpapar radikalisme.

Menurut dia, perbedaan semacam itu pada dasarnya masih bisa dikomunikasikan dan jangan sampai langsung dicap sebagai ASN golongan radikal.

Komisioner Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Arie Budhiman, melihat keberadaan SKB 11 Menteri merupakan hasil pemikiran bersama. "Percayalah, kita harus memberikan kesempatan."

Dia menambahkan penerbitan SKB soal radikalisme seolah-olah menyasar pihak-pihak tertentu. Oleh karena itu, ada baiknya SKB 11 Menteri kembali dievaluasi bahkan jika perlu dibatalkan.

Menurutnya, pencegahan tindakan radikal tidak bisa menggunakan pendekatan keamanan saja. Melainkan harus masuk melalui pendidikan dan sosial.

Menurut Mahfud, SKB 11 menteri itu dimaksudkan untuk menanggulangi radikalisme pada ASN. Keputusan itu akan menghasilkan tindakan hukum, pendidikan dan tindakan agama.