sistem pemasyarakatan

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Jambi terus memperluas jangkauan penerapan pidana kerja sosial di 11 kabupaten dan kota, menjadikan Kabupaten Bungo sebagai percontohan nasional untuk kolaborasi penegakan hukum yang humanis.

Kakanwil Ditjen Pemasyarakatan Papua mengungkapkan mayoritas lembaga pemasyarakatan di wilayahnya mengalami overkapasitas, dengan delapan lapas melebihi daya tampung hingga 116 persen, menimbulkan tantangan serius dalam pembinaan narapidana.

Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Silmy Karim mengungkapkan rencana Penambahan Lapas 2026 sebanyak 33 unit untuk mengatasi kepadatan berlebih di penjara Indonesia dan meningkatkan kapasitas hingga 9.773 orang.

Kriminolog UI Mochammad Sofyan Arief mendesak pemerintah terapkan alternatif pidana guna mengatasi kepadatan lapas dan rutan yang memicu kerusuhan kompleks. Temukan solusi strategisnya di sini!

Menghadapi implementasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) telah menyiapkan 968 lokasi untuk pelaksanaan pidana kerja sosial guna mengurangi kepadatan lapas dan meningkatkan pembinaan warga.

Lapas Palu memberikan Remisi Natal kepada 51 warga binaan pemasyarakatan (WBP) yang berkelakuan baik, menjadi motivasi penting untuk reintegrasi sosial mereka.