Sanksi Perusahaan
-
News •Bupati Bengkayang Ancam Cabut IUP Perusahaan Tak Patuh, Tegaskan Tata Kelola InvestasiBupati Bengkayang Sebastianus Darwis mengancam cabut IUP perusahaan yang tak patuh perizinan. Langkah ini demi menegakkan tata kelola investasi dan memastikan manfaat nyata bagi masyarakat Bengkayang.
-
Ekonomi •Disnaker Lampung Tindak Lanjuti 13 Pengaduan THR Pekerja, Perusahaan Terlambat Bayar Terancam SanksiDinas Tenaga Kerja (Disnaker) Provinsi Lampung menindaklanjuti 13 pengaduan terkait pembayaran THR Pekerja yang belum diterima. Perusahaan yang telat bayar wajib melunasi atau hadapi sanksi.
-
News •Disnakertrans Jabar Terima Ratusan Aduan THR Lebaran 2026, Perusahaan Terancam Sanksi BeratDinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Barat mencatat 157 perusahaan diadukan terkait masalah pembayaran Aduan THR Lebaran 2026, mulai dari penundaan hingga tidak dibayar penuh. Apa sanksi yang menanti?
-
Ekonomi •Gubernur Gorontalo Terima Aspirasi Serikat Pekerja Tolangohula Terkait Nasib KaryawanGubernur Gorontalo Gusnar Ismail menerima Serikat Pekerja Mandiri Tolangohula yang khawatir akan masa depan mereka di PT PG Tolangohula, menyusul sanksi perusahaan.
-
News •Wajib Tahu! Perusahaan di Biak dengan 10+ Karyawan Punya Kewajiban BPJS KetenagakerjaanDinas Tenaga Kerja Biak Numfor menegaskan Kewajiban BPJS Ketenagakerjaan bagi badan usaha dengan 10+ karyawan, atau terancam sanksi berat. Lindungi pekerja Anda sekarang!