RUU PSDK

Pakar hukum Ahmad Sofian menilai perubahan nomenklatur "perlindungan" menjadi "pelindungan" dalam RUU PSDK menandai pergeseran peran negara dari responsif menjadi proaktif dalam menjamin hak saksi dan korban secara menyeluruh dan berkelanjutan.

LPSK terus mendorong Penguatan Perlindungan Saksi dan korban melalui pembahasan RUU PSDK di DPR RI, guna menjawab dinamika penegakan hukum dan memperluas akses layanan bagi masyarakat.