RUU Penyiaran

Revisi Undang-Undang Penyiaran (RUU Penyiaran) terus memicu perdebatan publik, dengan kekhawatiran ancaman terhadap kebebasan pers di tengah perkembangan teknologi digital.

Sekjen ATVSI Gilang Iskandar mengatakan bahwa hadirnya platform digital dapat menjadi ancaman sekaligus peluang bagi stasiun televisi.

Sukamta juga menyoroti tidak mudahnya mengatur ranah digital. Hal ini bukan semata karena persoalan teknis tapi juga reakai dari publik.

Sapto berpendapat RUU Penyiaran berpotensi mengganggu demokrasi di Indonesia.

Polemik RUU Penyiaran terus bergulir, ragam penolakan masih terus berdatangan

Wapres Ma'ruf Bicara Revisi UU Penyiaran: Yang Penting Kebebasan Pers Tidak Terkendala

Disatroni Jurnalis Demo Tolak RUU Penyiaran, Kantor DPRD Provinsi Jambi Kosong Karena Alasan Dinas

Ada tiga poin tuntutan organisasi pers pada aksi unjuk rasa ini.

Beberapa Pasal dikabarkan tumpang tindih hingga membatasi kewenangan Dewan Pers dalam penyelesaian sengketa jurnalistik.

RUU Penyiaran berawal dari sebuah persaingan politik antara lembaga berita melalui platform teresterial versus jurnalism platform digital.

Draf RUU Nomor 32 tahun 2002 Tentang Penyiaran menuai beragam polemik.

Sebagian isi draft RUU Penyiaran bertentangan dengan UU Pers

Sejumlah pasal dalam RUU Penyiaran berpotensi menjadi pasal karet

Revisi UU Penyiaran: Sengketa Produk Jurnalistik Tidak Lagi Melalui Dewan Pers

Cak Imin ikut mengomentari rencana RUU Penyiaran melarang jurnalisme investigasi

Ninik menegaskan mandat penyelesaian karya jurnalistik itu seharunya ada di Dewan Pers.