RUU HIP

Mulyanto mengatakan, pemerintah tidak secara resmi mengajukan RUU BPIP untuk masuk Prolegnas jangka menengah 2019-2024, juga Prolegnas Prioritas 2021.

Alasan pertama, pemerintah merespons dengan mengubah substansi RUU HIP menjadi RUU BPIP. Hal itu tertuang dalam Daftar Inventarisasi Masalah yang disampaikan pemerintah ke DPR.

"PKS meminta kepada pimpinan Baleg DPR RI, agar RUU HIP tidak dimasukan kembali ke dalam Prolegnas prioritas tahun 2021," kata Mulyanto.

Menurut Firman, RUU HIP tidak menguntungkan dibahas dalam kondisi politik saat ini. Golkar pun meminta pemerintah mempertimbangkan menunda membahas RUU HIP.

Hal tersebut lantaran BPIP adalah lembaga strategis sebab bekerja untuk mensosialisasikan hingga mengedukasi pancasila pada masyarakat. Sebab itu kata dia BPIP butuh payung hukum yang kuat lantaran posisi yang strategis.

Pengurangan itu menyusul hasil kesepakatan antara DPR, DPD, dan Pemerintah yang menimbang tidak realistis jika tetap menargetkan 50 RUU dalam Prolegnas 2020, di tengah pandemi Covid-19.

Gelombang aksi penolakan RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) terus terjadi di berbagai daerah. Di Kota Kediri, ratusan orang dari lintas organisasi masyarakat (ormas) berunjuk rasa di depan gedung DPRD Jalan Mayor Bismo. Mereka menuntut pembatalan RUU HIP serta mendesak pengusutan inisiator di balik RUU tersebut.

Ia menegaskan, Pancasila akan tetap berisi lima sila seperti yang disampaikan Bung Karno pada 18 Agustus 1945.

"Karena ingin menafsirkan tunggal pancasila demi kepentingan penguasa dan diduga untuk mengkerdilkan syariat islam dan tetap memberi peluang kepada pengembangan ajaran komunis," katanya.

Pemerintah Serahkan Konsep RUU BPIP ke DPR. Konsep RUU BPIP diserahkan pemerintah sebagai pengganti RUU Haluan Ideologi Pancasila yang kontroversial.

Mahfud MD menyerahkan langsung draf ini kepada Ketua DPR Puan Maharani. Puan mengatakan, subtansi RUU BPIP berbeda dengan RUU HIP.

Oleh karena itu itu, Dasco mengimbau kepada masyarakat maupun tokoh dan alim ulama mengecek lebih dulu isu-isu yang beredar di tengah masyarakat sehingga membuat situasi tidak kondusif.

Berdasarkan jadwal yang diterima, para rombongan menteri tersebut rencana akan di Senayan sekitar pukul 11.00 WIB. Sebelumnya, Mahfud menyatakan, pemerintah akan mengirimkan surat resmi tersebut ke DPR.

"Posisi pemerintah ini tetap sampai sekarang. Tetapi karena itu baru diumumkan publik dan dikomunikasikan secara politis ke DPR, maka pemerintah besok akan menyampaikannya secara resmi,"

Suparji tetap mengapresiasi semua elemen masyarakat yang sudah menyampaikan aspirasi terkait polemik RUU HIP ini.

Penguatan Badan Pembina Ideologi Pancasila (BPIP) sebagai lembaga penguat nilai Pancasila melalui regulasi berupa Undang Undang dinilai sebagai hal yang harus dilakukan.

Foto kerusuhan karena RUU HIP disahkan malam hari adalah hoaks. Foto tersebut diambil saat kerusuhan di Barcelona tahun 2019 lalu, dan hingga saat ini belum ada pengesahan RUU HIP

"Selain Omnibus juga ada RUU HIP pak Komjen Nurdin dengan latar belakang polisi yang tentu sangat paham beliau pernah jadi kapolda dua kali tugas utamanya mengawal itu,"

Padahal Bung Karno dalam Pidato Pancasila 1 Juni 1945 menegaskan pentingnya Ketuhanan Yang Maha Esa," kata Zuhairi

"Beliau bahkan menyampaikan sangat riskan kalau lembaga yang memiliki tugas untuk melakukan pembinaan Pancasila hanya berpayung Perpres. Maka beliau ingin ini diberi payung UU," kata Bambang mengutip perkataan Jokowi.