revisi uu tni no 34 tahun 2004

Supratman meminta masyarakat tidak perlu khawatir terkait isu tersebut, karena baik pemerintah maupun DPR sudah memberikan klarifikasi secara detail.

Pegiat demokrasi hingga aktivis HAM membacakan petisi menolak Revisi UU TNI yang menilai agenda perubahan aturan itu mengembalikan dwifungsi TNI.

Dalam UU TNI sebelumnya mengizinkan prajurit aktif menduduki 10 kementerian dan lembaga.

Mensesneg Prasetyo menyebut aturan itu dibuat tak terlepas dari perkembangan zaman.