Revisi RUU Penyiaran

Regulasi yang seharusnya menjadi alat keadilan justru menimbulkan ketimpangan antara media televisi dan platform digital.

Sukamta juga menyoroti tidak mudahnya mengatur ranah digital. Hal ini bukan semata karena persoalan teknis tapi juga reakai dari publik.

Keberadaan akun ganda menjadi salah satu sumber utama penyebaran konten ilegal dan negatif di ruang digital Indonesia.

Revisi terhadap Undang-Undang Penyiaran No.32 Tahun 2002 mulai dibahas lagi oleh DPR RI.

Sapto berpendapat RUU Penyiaran berpotensi mengganggu demokrasi di Indonesia.

Wapres Ma'ruf Bicara Revisi UU Penyiaran: Yang Penting Kebebasan Pers Tidak Terkendala

Ada tiga poin tuntutan organisasi pers pada aksi unjuk rasa ini.