Regulasi Pusat

Pemerintah Kabupaten Bekasi menyelaraskan Peraturan Daerah (Perda) Desa Nomor 8 Tahun 2016 menjelang Pilkades Serentak 2026, memastikan kepastian hukum dan menyesuaikan dengan regulasi pusat.

Pemerintah Kabupaten Bulungan menyambut baik perpanjangan masa transisi penerapan Batas Maksimal Belanja Pegawai 30 persen. Simak bagaimana Pemkab Bulungan menyusun strategi fiskal daerahnya.

Pemerintah Kota Mataram menyatakan kesiapan menghentikan penerbitan izin ritel modern baru, menyusul arahan pemerintah pusat untuk penguatan ekonomi desa dan program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDKMP).

Pemerintah Provinsi Banten berkomitmen mendukung percepatan transisi energi bersih dengan membebaskan pajak kendaraan listrik, mengikuti regulasi pusat dan mendorong ekosistem ramah lingkungan di wilayahnya.

Pemerintah Kota Bengkulu menetapkan target ambisius untuk menekan rasio belanja pegawai hingga maksimal 30 persen dari APBD pada tahun 2027, sebuah langkah strategis untuk memenuhi regulasi pusat dan menjaga kesehatan fiskal daerah.

Tunjangan perumahan anggota DPRD Blora melonjak drastis hingga tiga kali lipat, memicu pertanyaan publik. Bupati Blora Arief Rohman menyatakan besaran tunjangan perumahan DPRD merupakan regulasi dari pusat dan masih dalam kajian.