Regulasi Hukum
-
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/8650283/original/035123600_1782663815-232448.007-pemkab-bangka-barat-perkuat-sinergi-penegakan-hukum-pastikan-implementasi-kuhp-kuhap-optimal-1.jpg)
News •Pemkab Bangka Barat Perkuat Sinergi Penegakan Hukum, Pastikan Implementasi KUHP-KUHAP OptimalPemerintah Kabupaten Bangka Barat memperkuat sinergi penegakan hukum bersama Kejaksaan Negeri setempat, memastikan implementasi KUHP dan KUHAP berjalan optimal dan berkeadilan di wilayahnya.
-
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/8649729/original/060881300_1782662849-220340.904-kanwil-kementerian-hukum-babel-dan-pemkab-bangka-selatan-perkuat-implementasi-e-report-jdihn-1.jpg)
News •Kanwil Kementerian Hukum Babel dan Pemkab Bangka Selatan Perkuat Implementasi e-Report JDIHNKanwil Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung bersama Pemkab Bangka Selatan berkolaborasi membahas kebijakan penerapan aplikasi e-Report JDIHN, bertujuan meningkatkan kualitas pelaporan dan transparansi informasi hukum daerah.
-
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/8587079/original/079291000_1782551082-010043.004-tahukah-anda-kejati-sultra-buka-peluang-pendampingan-proyek-strategis-nasional-cegah-korupsi-sejak-dini-1.jpg)
News •Tahukah Anda? Kejati Sultra Buka Peluang Pendampingan Proyek Strategis Nasional, Cegah Korupsi Sejak DiniKejati Sultra membuka pintu lebar bagi Pemda untuk pendampingan Proyek Strategis Nasional (PSN) guna mengawasi anggaran negara. Langkah ini bertujuan mencegah korupsi.