PKS Minta RUU HIP Dihapus, Baleg Sebut Supres Sudah Keluar
"PKS meminta kepada pimpinan Baleg DPR RI, agar RUU HIP tidak dimasukan kembali ke dalam Prolegnas prioritas tahun 2021," kata Mulyanto.
"PKS meminta kepada pimpinan Baleg DPR RI, agar RUU HIP tidak dimasukan kembali ke dalam Prolegnas prioritas tahun 2021," kata Mulyanto.
Menurut Firman, RUU HIP tidak menguntungkan dibahas dalam kondisi politik saat ini. Golkar pun meminta pemerintah mempertimbangkan menunda membahas RUU HIP.
Hal tersebut lantaran BPIP adalah lembaga strategis sebab bekerja untuk mensosialisasikan hingga mengedukasi pancasila pada masyarakat. Sebab itu kata dia BPIP butuh payung hukum yang kuat lantaran posisi yang strategis.
Pengurangan itu menyusul hasil kesepakatan antara DPR, DPD, dan Pemerintah yang menimbang tidak realistis jika tetap menargetkan 50 RUU dalam Prolegnas 2020, di tengah pandemi Covid-19.
Mahfud MD menyerahkan langsung draf ini kepada Ketua DPR Puan Maharani. Puan mengatakan, subtansi RUU BPIP berbeda dengan RUU HIP.
Berdasarkan jadwal yang diterima, para rombongan menteri tersebut rencana akan di Senayan sekitar pukul 11.00 WIB. Sebelumnya, Mahfud menyatakan, pemerintah akan mengirimkan surat resmi tersebut ke DPR.
"Posisi pemerintah ini tetap sampai sekarang. Tetapi karena itu baru diumumkan publik dan dikomunikasikan secara politis ke DPR, maka pemerintah besok akan menyampaikannya secara resmi,"
Suparji tetap mengapresiasi semua elemen masyarakat yang sudah menyampaikan aspirasi terkait polemik RUU HIP ini.
Padahal Bung Karno dalam Pidato Pancasila 1 Juni 1945 menegaskan pentingnya Ketuhanan Yang Maha Esa," kata Zuhairi
Karena sudah ada yang mulai mencoba mengadu domba dengan paham-paham lain.
Sejumlah organisasi Islam dan organisasi masa (ormas) yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Anti Komunis Karawang menggelar aksi menolak Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (HIP) di depan Gedung DPRD Karawang dengan pengawalan ketat pihak kepolisian.
Pimpinan MPR RI menemui Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siroj di Gedung PBNU, Jakarta, Jumat (3/7). Seusai pertemuan, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengatakan, PBNU sepakat dengan MPR RI tentang perlunya penguatan pembinaan ideologi Pancasila.
"Biarkan semua pihak memiliki akses yang terbuka untuk terlibat dalam sosialisasi dan pemasyarakatan Pancasila ini," katanya.
Hasto menegaskan, PDIP membuka ruang dialog dan musyawarah dengan semua pihak terkait RUU HIP. Dia menyebut RUU tersebut masih berupa rancangan sehingga dapat diubah.
"Kalau RUU ini dianggap operasional untuk menjalankan Pancasila, justru hal itu menurunkan nilai dan makna pancasila itu sendiri," ujar AHY
"Rancangan UU HIP itu membahayakan Pancasila. Ini jelas perselingkuhan busuk dari orang-orang yang berusaha menghancurkan bangsa dan negara."
"Sebagaimana yang teman-teman ketahui bersama bahwa posisi Partai Demokrat secara tegas menolak dilanjutkannya pembahasan RUU HIP,"
"Dalam undang-undang yang membentuk itu kan ada Pemerintah bersama DPR kalau salah satunya tidak mau dibahas ya sudah selesai tidak ada pembahasan,"