PT Gag Nikel

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia akan pimpin langsung Satgas Penertiban Tambang Ilegal Papua Barat. Langkah ini diambil untuk menindak tegas praktik ilegal yang merusak lingkungan dan menepis tudingan.

Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, menetapkan sejumlah regulasi bagi PT Gag Nikel setelah perusahaan tersebut melanjutkan operasinya.

Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq memberlakukan batasan ketat bagi PT GAG Nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya, untuk memastikan operasi tambang tidak menyebabkan pencemaran lingkungan yang merugikan. Simak detail pengawasannya!

Mereka khawatir dampak kerusakan alam dikhawatirkan akan lebih buruk lagi.

Yuliot menekankan izin operasi PT Gag Nikel di kawasan Raja Ampat sendiri sudah dilakukan sejak 1998 silam melalui sistem kontrak karya.

Praktis, dua nama yang tertulis dikaitkan dengan tokoh tertentu dan disebut-sebut beroperasi di tambang nikel Raja Ampat, Papua.

Pemerintah tetap menangguhkan operasional Gag Nikel meski memiliki izin tambang.

Pemerintah menerapkan pengawasan ketat terhadap seluruh aktivitas tambang di kawasan Raja Ampat.

Pemerintah tidak mencabut izin ekplorasi atau operasional PT Gag Nikel di Pulau Gag, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya.

PT Gag Nikel merupakan anak usaha dari PT Aneka Tambang Tbk (Antam) yang tetap mendapat izin menambang nikel di Raja Ampat.

Plt Presiden Direktur Gag Nikel, Arya Arditya menegaskan pemberitaan yang beredar terkait PT Gag merusak lingkungan di Raja Ampat adalah hoaks.

PT Gag Nikel akhirnya buka suara soal polemik keberadaan tambang nikel di kawasan Raja Ampat, Papua Barat.

PT GAG Nikel tetap akan diizinkan beroperasi dengan pengawasan ketat dari pemerintah.

Menteri Bahlil menjelaskan, IUP milik PT. GAG Nikel tidak ddicabut, namun pemerintah terus memantau aktivitas PT. GAG Nikel.

Bahlil juga menegaskan foto-foto kerusakan lingkungan di Raja Ampat yang viral di media sosial adalah hoaks

Menteri Bahlil menjelaskan, IUP milik PT. GAG Nikel tidak dicabut

Bahlil secara tegas menepis keterlibatan Jokowi dalam proyek tambang nikel di Raja Ampat.

Menurutnya, IUP PT. GAG Nikel diberikan oleh presiden. Sedangkan IUP milik empat perusahaan lainnya, diberikan oleh pemerintah daerah

Sejumlah komisaris anak perusahaan PT Antam Tbk itu ternyata bukan orang sembarangan

PT GAG Nikel tetap diizinkan beroperasi di Pulau Gag karena dianggap masih memenuhi kriteria analisa dampak lingkungan.