PPh 21

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menegaskan pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) atas Tunjangan Hari Raya (THR) bertujuan meratakan beban pajak sepanjang tahun, bukan menambah beban baru, dan telah menerapkan Tarif Efektif Rata-rata (TER) sejak 2025.

Pekerja yang berhak menerima fasilitas PPh 21 DTP merupakan pegawai tetap tertentu serta pegawai tidak tetap tertentu yang menerima upah di bawah Rp10 juta.

Masyarakat yang berpenghasilan hingga 1,2 juta rupee atau Rp225 juta (kurs Rp188) per tahun secara efektif tidak akan lagi membayar pajak penghasilan.

Kenaikan ini mencerminkan optimisme pemerintah terhadap potensi penerimaan dari sektor pajak karyawan.

PPh Pasal 21 adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri.

Hal ini terungkap dalam dokumen Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 21 tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025.

Pegawai tetap yang menerima THR dan bonus, maka penghasilan tersebut digabungkan ke dalam penghasilan bruto.

Penerimaan berasal dari pajak penghasilan (PPh) non migas sebesar Rp83,69 triliun atau 7,87 persen dari target.

Aturan ini bukan merupakan peraturan baru, melainkan sudah diterapkan sejak tahun lalu untuk mempermudah dalam penghitungan PPh 21.

Ditjen Pajak menargetkan alat bantu tersebut dapat digunakan mulai pertengahan bulan Januari 2024.

Aturan baru mengenai tarif efektif PPh 21 ini berlaku mulai 1 Januari 2024.

Kebijakan ini tertuang dalam Pasal 53 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2023.