Polemik Dewan Pengawas Kpk

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Lili Pintauli Siregar didesak mundur dari KPK karena terbukti melakukan pembohongan publik.

Pemerintah menjelaskan soal adanya Dewan Pengawas KPK. Menurut pemerintah, kehadiran dewan pengawas tidak bertentangan dengan kaidah hukum anti korupsi.

Ma'ruf mempersilakan pihak memiliki rekomendasi tokoh sebagai calon dewan pengawas KPK mengusulkan ke tim seleksi bentukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tersebut.

Dalam Undang-Undang KPK hasil revisi, dia mengungkapkan, masih ada ruang kosong yang seharusnya diisi. Pasalnya tidak ada pasal yang mengatur anggota Dewan Pengawas harus memiliki kredibilitas.

Istana: Pensiunan Penegak Hukum Boleh Jadi Dewan Pengawas KPK. Dia menyebut Jokowi tak mempunyai kriteria khusus dalam memilih dewan pengawas.

Sedangkan, sekarang 5 pimpinan KPK dan 5 Dewan Pengawas, sama-sama bisa saling mengawasi jalannya kinerja.

Jangan Sampai Ada Matahari Kembar di KPK, Pimpinan dan Dewan Pengawas. Ia juga melihat melalui UU KPK ini, penyadapan yang dilakukan oleh KPK tidak sewenang-wenang layaknya intelijen.

DPR dinilai terlalu tergesa-gesa dalam mengambil keputusan yang dianggap tidak terlalu mendesak.

Namun, dia mengingatkan mekanisme pemilihan dewan pengawas yang dilakukan presiden jangan dimasuki unsur kepentingan alias 'masuk angin'.

"Semua organisasi itu harus ada pengawasnya, terkontrol dengan baik," kata Moeldoko

Gerindra, kata Desmond, mengusulkan agar pemilihan anggota Dewan Pengawas tidak hanya oleh Presiden melainkan juga dari DPR.

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PKS Nasir Djamil menilai, idealnya anggota dewan pengawas KPK dipilih DPR. DPR, yang memiliki fungsi pengawasan, berharap diberi tanggung jawab penuh menyeleksi anggota dewan pengawas KPK.

Anggota Komisi III Arsul Sani mengatakan, DPR secara prinsip tidak keberatan dengan daftar inventaris masalah (DIM) yang diajukan pemerintah dalam revisi UU KPK. DPR belum sepakat tentang pemilihan anggota dewan pengawas.

Basaria memastikan dirinya tak sependapat dengan Ketua KPK Agus Rahardjo serta dua Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif dan Saut Situmorang. Ketiganya memutuskan untuk menyerahkan mandat pimpinan KPK kepada Presiden Joko Widodo alias Jokowi.

Zulfan menyebut pihaknya tidak akan mempermasalahkan jika nantinya dewan pengawas diisi oleh mereka yang sudah berumur.

Jokowi Pastikan Dewan Pengawas KPK Bukan Politisi dan Penegak Hukum Aktif. Oleh karena itulah Jokowi beralasan internal KPK perlu dewan pengawas. Jokowi memastikan dewan pengawas KPK berasal dari tokoh masyarakat, akademisi, pegawai KPK.

Dewan pengawas hanya akan mengontrol kerja KPK agar terjadi keseimbangan.

Agus enggan menjelaskan di mana perbedaan yang tercantum dalam draf revisi UU KPK.

Revisi UU KPK merupakan skenario untuk membunuh KPK secara perlahan.

Bambang Soesatyo meminta masyarakat tidak berburuk sangka terhadap DPR terkait revisi UU KPK.