plea bargaining

Praktisi hukum Dhifla Wiyani menegaskan badan hukum dapat menjadi subjek dalam tindak pidana korporasi, serta memaparkan mekanisme keadilan restoratif dan DPA yang relevan untuk kasus tersebut.

Kejaksaan Negeri Palembang mencatat sejarah baru dengan menerapkan mekanisme plea bargaining yang berujung pada sanksi kerja sosial, menandai pergeseran paradigma hukum menuju pendekatan yang lebih humanis dan restoratif.

Kejaksaan Negeri (Kejari) Palembang mulai menerapkan mekanisme *plea bargaining* untuk mempercepat penanganan perkara pidana, sebuah langkah progresif menuju sistem peradilan yang lebih efektif dan humanis. Simak detail penerapannya!