Perubahan UU TNI

Puan menegaskan, TNI aktif hanya diperbolehkan menempati jabatan sipil di 14 kementerian/lembaga tertentu.

Mahasiswa menegaskan sikap mereka dengan menolak segala bentuk militerisme dalam pemerintahan sipil.

Utut menegaskan bahwa tidak ada kendala dalam pembahasan RUU TNI.

Supratman menjelaskan, Kementerian Pertahanan dan Dewan Pertahanan Nasional dihitung sebagai satu lembaga.

Supratman meminta masyarakat tidak perlu khawatir terkait isu tersebut, karena baik pemerintah maupun DPR sudah memberikan klarifikasi secara detail.

Kesepakatan itu ditetapkan dalam rapat pleno pengambilan keputusan tingat I di Ruang Banggar.

Meskipun TNI akan dilibatkan dalam penanganan narkoba, keterlibatan mereka tidak mencakup penegakan hukum.

Pembahasan revisi ini baru menyelesaikan sekitar 40 persen dari total 92 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM).

Penambahan batas usia pensiun juga mempertimbangkan usia harapan hidup rata-rata masyarakat Indonesia, yang semakin meningkat.