Perlindungan UMKM

Kadin Indonesia gencar memperkuat Akselerasi UMKM Digital melalui beragam strategi, dari peningkatan kapasitas hingga perlindungan hukum, demi mendorong pelaku usaha naik kelas di era ekonomi digital.

Pemerintah Indonesia tengah mempersiapkan revisi aturan e-commerce untuk mengatasi keluhan pedagang kecil, memperkuat perlindungan produk lokal, dan meningkatkan ekosistem perdagangan digital yang adil.

Kemendag revisi Permendag E-commerce, pastikan tak tumpang tindih dengan regulasi UMKM. Fokus perlindungan produk lokal, UMKM, dan atasi biaya admin e-commerce yang memberatkan.

Pemerintah tengah mempersiapkan Revisi Permendag E-commerce Nomor 31 Tahun 2023 untuk mengatasi keluhan UMKM serta memperkuat perlindungan produk dan konsumen lokal di platform digital.

Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) mengapresiasi komitmen DKI Jakarta dalam melindungi UMKM di tengah kondisi global yang penuh ketidakpastian, terutama melalui regulasi Perda KTR.

Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan pengetatan investasi asing di pulau dewata untuk melindungi sektor UMKM dan ekosistem, menyusul maraknya pengambilalihan bisnis lokal oleh pihak asing.

Polda Metro Jaya berhasil membongkar praktik perdagangan baju bekas impor ilegal dengan mengamankan 207 balpres dan sejumlah terduga pelaku, menegaskan komitmen penegakan hukum dan perlindungan UMKM nasional.

Pemprov NTT melalui Diskop UKM memfasilitasi Penyuluhan Hukum UMKM NTT di Kota Kupang, bertujuan meningkatkan pemahaman dan perlindungan hukum bagi pelaku usaha mikro.

Usulan Gubernur Bali agar WNA berinvestasi Rp100 miliar dipertimbangkan ekonom UI sebagai langkah proteksi UMKM lokal. Akankah kebijakan Investasi WNA Bali ini efektif?

Tahukah Anda? Premi Asuransi UMKM ternyata sangat dipengaruhi oleh risiko geologi dan lokasi usaha. Simak bagaimana Allianz Indonesia memberikan proteksi komprehensif!

Pemerintah Kota Padang membekali 120 pelaku UMKM dengan literasi keuangan digital untuk tangkal penipuan siber dan pinjol ilegal. Simak pentingnya edukasi ini!

Anggota DPRD DKI Jakarta menyoroti kenaikan tarif sewa di District Blok M yang meresahkan pelaku UMKM Blok M. Pemprov DKI didesak untuk turun tangan dan melindungi mereka dari ketidakpastian ini.