Pengawasan Tambang

Pemerintah Kabupaten Sumedang memperkuat tata kelola pertambangan melalui pengetatan perizinan dan pengawasan ketat, memastikan operasi usaha sesuai ketentuan dan memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar.

Dinas ESDM Riau intensifkan pengawasan tambang tanah berizin di Kampar, memastikan kepatuhan regulasi dan tata kelola profesional. Bagaimana langkah konkretnya untuk Pengawasan Tambang Riau?

Satreskrim Polres Aceh Barat Daya menemukan luapan limbah pengolahan emas di Babahrot. Meski belum mencemari permukiman, langkah preventif diambil untuk atasi potensi dampak limbah emas Aceh Barat Daya.

Pemerintah Kabupaten Serang memperbarui regulasi lingkungan hidup dan memperketat pengawasan aktivitas pertambangan melalui revisi Perda, demi kelestarian alam dan kenyamanan masyarakat.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti Ketimpangan Pajak Tambang Banten, di mana pendapatan daerah dari sektor Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) jauh lebih kecil dibanding biaya perbaikan infrastruktur yang rusak.

Ombudsman RI Perwakilan Banten menyoroti serius ancaman tambang ilegal Banten yang memicu risiko bencana lingkungan tinggi, termasuk danau dalam bekas galian yang telah menelan korban jiwa.

Ombudsman RI Perwakilan Banten mendesak pemerintah daerah untuk memperkuat pengawasan Distribusi Galian C, guna menekan praktik pertambangan ilegal dan kerusakan lingkungan yang semakin merajalela.

Dinas ESDM Kaltim intensif memantau 36 perusahaan yang terkena sanksi penghentian operasional sementara oleh Kementerian ESDM. Bagaimana nasib Sanksi Tambang Kaltim ini ke depannya?