Pengawasan OJK

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyoroti delapan penyelenggara pinjaman daring (pindar) yang kini berada dalam pengawasan khusus, terutama karena isu permodalan dan tingginya tingkat risiko kredit macet. Simak langkah OJK dalam menjaga stabilitas industri p

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara ketat memantau rencana Rapat Umum Pemberi Dana (RUPD) PT Dana Syariah Indonesia (DSI) untuk memastikan kewajiban pengembalian dana lender terpenuhi, menyusul dugaan fraud yang sedang diusut Bareskrim Polri.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menetapkan perluasan aktivitas bank umum di pasar modal sebagai bagian integral dari agenda reformasi pasar modal Indonesia, yang diharapkan dapat meningkatkan likuiditas dan pendalaman pasar.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjuk Friderica Widyasari Dewi dan Hasan Fawzi sebagai komisaris interim efektif 31 Januari 2026. Penunjukan ini menjaga stabilitas OJK setelah pejabat senior mengundurkan diri.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memastikan pengunduran diri Mirza Adityaswara sebagai Wakil Ketua Dewan Komisioner tidak akan mempengaruhi tugas regulator dalam menjaga stabilitas sektor keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bappebti resmi mengakhiri masa peralihan pengaturan aset keuangan digital, termasuk aset kripto, pada 20 Januari. Bagaimana kelanjutan pengawasan aset kripto di Indonesia?

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi memberlakukan POJK Nomor 33 Tahun 2025 yang mengatur metodologi Penilaian Kesehatan PPDP Berbasis Risiko, bertujuan meningkatkan efektivitas pengawasan sektor keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat **kinerja industri BPR-BPRS** tetap menunjukkan pertumbuhan yang stabil sepanjang 2025, meskipun ada penutupan tujuh bank. Bagaimana OJK menjaga stabilitas sektor ini?