Pencegahan Perkawinan Anak

Pemerintah Kabupaten Lombok Utara menginisiasi penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pencegahan Perkawinan Anak, sebuah langkah konkret untuk melindungi generasi muda dari dampak negatif pernikahan usia dini.

Psikolog anak dan remaja menyoroti pentingnya aspek perkembangan kognitif dan emosional sebagai dasar pencegahan perkawinan anak, yang seringkali dianggap solusi padahal berisiko.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) terus berupaya mencegah praktik perkawinan anak, salah satunya dengan memperketat mekanisme dispensasi kawin. Langkah ini krusial demi melindungi hak anak dan masa depan bangsa.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) memperkuat peran Puspaga dan UPTD PPA sebagai garda terdepan dalam upaya pencegahan perkawinan anak, memastikan hak-hak anak terlindungi secara komprehensif.

Pemerintah Kota Palu menunjuk Duta GenRe sebagai garda terdepan dalam upaya mencegah perkawinan anak usia dini, sekaligus mengedukasi remaja tentang kesehatan reproduksi dan masa depan.

Pemkab Lombok Timur gencar perkuat peran kepala desa dalam upaya pencegahan perkawinan anak. Mengapa masalah ini krusial dan bagaimana dampaknya bagi masa depan generasi muda?