Pemprov Kaltara

Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Zainal A. Paliwang, mendesak Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Kaltara untuk segera menggarap sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang belum optimal, terutama dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) kembali mengukir prestasi dengan meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-12 dari BPK RI. Gubernur Zainal A. Paliwang berkomitmen menindaklanjuti catatan BPK.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) memberikan keringanan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) hingga 75 persen bagi penyandang disabilitas, sebuah langkah nyata Keringanan PKB Disabilitas Kaltara untuk kelompok rentan.

DPRD Kaltara membentuk Pansus LKPj Gubernur Kaltara Tahun Anggaran 2025 untuk verifikasi langsung kinerja Pemprov di lapangan, jamin transparansi dan akuntabilitas.

Gubernur Kaltara Zainal A. Paliwang segera menerbitkan surat edaran larangan gratifikasi menjelang hari raya, menegaskan komitmen Pemprov Kaltara dalam menjaga integritas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan mencegah praktik korupsi.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) menunjukkan komitmen penuh dalam mendukung program nasional Pemberdayaan Perempuan dan Anak, berupaya memperkuat sinergi lintas sektor untuk dampak nyata di masyarakat.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) mengusulkan pembangunan RS Tipe B Tanjung Selor kepada DPR RI untuk mengatasi kepadatan layanan kesehatan yang kini hanya bertumpu pada satu rumah sakit rujukan.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) membantah keras kepemilikan dana mengendap Rp4,7 triliun di bank, menegaskan adanya kekeliruan data yang disampaikan Menteri Keuangan.