pemkab sumedang

Pemerintah Kabupaten Sumedang memperkuat tata kelola pertambangan melalui pengetatan perizinan dan pengawasan ketat, memastikan operasi usaha sesuai ketentuan dan memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar.

Pemerintah Kabupaten Sumedang memperluas cakupan Jaminan Sosial Pekerja Rentan dengan menyiapkan penyaluran BPJS Ketenagakerjaan bagi 27 ribu orang, bagian dari target 33 ribu pekerja rentan di wilayah tersebut.

Pemerintah Kabupaten Sumedang serius perkuat Program Sekolah Ramah Lingkungan. Inisiatif ini jadi strategi jitu atasi tumpukan sampah dan bentuk generasi peduli lingkungan.

Pemerintah Kabupaten Sumedang mengambil langkah proaktif menyiapkan Pendanaan Haji Sumedang dari Belanja Tidak Terduga (BTT) guna memastikan kelancaran pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji.

Pemerintah Kabupaten Sumedang kembali mengaktifkan Aplikasi LRT Sumedang untuk memantau arus mudik Lebaran 2026 di Tol Cisumdawu, menawarkan informasi real-time bagi pemudik.

Pemerintah Kabupaten Sumedang memberikan penjelasan komprehensif mengenai mekanisme upah PPPK Sumedang, termasuk insentif dan upaya peningkatan kesejahteraan guru paruh waktu yang sempat menjadi sorotan publik.

Pemerintah Kabupaten Sumedang resmi melantik 5.408 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada momen HUT KORPRI ke-54, sebuah langkah besar untuk menuntaskan status honorer dan memperkuat pelayanan publik di Sumedang.

DPRD Sumedang secara tegas meminta Pemkab untuk menghentikan seluruh bentuk Larangan Rekrutmen Honorer dan non-ASN demi manajemen pemerintahan yang profesional dan tertib.

Pemkab Sumedang gencar memperkuat Digitalisasi Sumedang, khususnya di kawasan pendidikan Jatinangor, demi transparansi dan pelayanan publik yang lebih baik. Bagaimana dampaknya?

Kabupaten Sumedang berhasil menarik Investasi Sumedang sebesar Rp4,56 triliun hingga triwulan III 2025, mendekati target Rp5 triliun akhir tahun. Bagaimana upaya Pemkab menarik investor?