pbnu konflik

Gus Ipul juga mengingatkan seluruh warga NU, baik di pusat maupun daerah, agar tidak terprovokasi oleh berbagai narasi yang berpotensi memperkeruh suasana.

Musyawarah tersebut menghasilkan kesepakatan bersama yang menjadi pijakan penting untuk mengakhiri polemik dan kontroversi konflik internal PBNU.

Forum sepakat bahwa jalan terbaik untuk mengakhiri polemik yang berkepanjangan adalah menggelar Muktamar Ke-35 NU sesegera mungkin.

Kedua belah pihak menyepakati untuk menyelenggarakan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama secara bersama-sama.

Ketidakhadiran Rais Aam untuk ketiga kalinya tersebut kian menguatkan kegelisahan para kiai sepuh atas potensi berlarut-larutnya konflik internal di tubuh NU.

Isu-isu lain seperti zionisme, tata kelola keuangan, dan sejenisnya disebut hanya menjadi "panggung depan" yang mudah dipatahkan.

Gus Yahya menegaskan bahwa hingga saat ini dirinya masih tercatat sebagai Ketua Umum PBNU yang sah dalam Surat Keputusan Kementerian Hukum.

Selain mengunjungi kantor PWNU Banten, Pj Ketua Umum PBNU juga sowan ke kediaman Ulama Sepuh Abuya Muhtadi Banten.

Keputusan tersebut diambil setelah mempertimbangkan aspek konstitusional serta situasi bencana yang membutuhkan perhatian segera.

"Saya tidak ingin menjadi bagian dari konflik masa lalu. Tapi saya ingin menjadi solusi untuk masa depan," kata Zulfa

Keluarga memastikan bahwa KH. Ma’ruf Amin tidak pernah memberikan dukungan pribadi kepada pihak manapun dalam sengketa internal organisasi.

Rapat pleno ini dihadiri seluruh unsur kepengurusan PBNU, mulai dari Mustasyar, A’wan, Syuriyah, Tanfidziyah, hingga pimpinan lembaga & badan otonom PBNU.

TGH Turmudzi menegaskan bahwa Syuriyah, terutama Rais Aam merupakan pimpinan tertinggi dalam struktur organisasi Nahdlatul Ulama.

Menurut Gus Yahya, keputusan Rapat Harian Syuriyah terkait jabatannya sebagai Ketum PBNU telah melampaui wewenang.

Para musytasar PBNU, para kiai sepuh, para ahlul halli wal aqdi mohon berkenan untuk menjadi jembatan terwujudnya jalan islah ini.

Mutowif menambahkan bahwa pihak yang menolak keputusan tersebut bukan sedang membangkang, melainkan menjaga NU dari preseden berbahaya.

Ketua Umum maupun Rais Aam PBNU pemegang mandat muktamar. Tidak ada forum di luar Muktamar Luar Biasa memiliki kewenangan mencabut mandat keduanya.