PBG

Pemerintah Kabupaten Pekalongan berkomitmen memfasilitasi kemudahan Fasilitasi Rumah MBR Pekalongan dengan membebaskan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), mendukung program 3 juta rumah.

Dalam sambutannya, Mendagri menyampaikan apresiasi dan dukungannya terhadap program perumahan rakyat.

Dinas Pendidikan Jabar memastikan siswa SMK IDN Bogor dipindahkan sementara ke sekolah lain menyusul pencabutan izin operasional, sembari menunggu perizinan lembaga tersebut rampung demi kepastian hak pendidikan.

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan (Pemkot Jaksel) menyegel lapangan padel tak berizin di Tebet setelah pengelola mengabaikan peringatan dan adanya keluhan warga sekitar.

Satpol PP Jakarta Selatan akan menindak tegas bangunan lapangan padel di Cilandak yang tidak memiliki izin resmi, menunggu rekomendasi dari Citata. Pembongkaran Lapangan Padel Cilandak ini menjadi sorotan publik dan pemerintah daerah.

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) serius menggenjot optimasi Retribusi Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) demi mendongkrak Pendapatan Asli Daerah, mengingat potensi besar yang belum tergali.

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi berkomitmen memfasilitasi PBG SLF pesantren setelah 70 pengurus mengikuti sosialisasi, menjamin keamanan dan kelayakan infrastruktur demi kenyamanan santri.

Pemkab Deli Serdang membuat gebrakan dengan menggratiskan BPHTB dan PBG, sebuah langkah konkret mendukung Program 3 Juta Rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mendesak pemerintah daerah meningkatkan sosialisasi pembebasan retribusi perumahan, BPHTB, dan PBG bagi warga berpenghasilan rendah. Mengapa banyak yang belum tahu?

Pemprov Jateng mendesak pengelola pondok pesantren dan lembaga keagamaan patuhi regulasi bangunan ponpes, menyusul insiden di Sidoarjo, demi keselamatan dan legalitas.

Pemkot Malang mencatat 120 pemohon telah mengajukan PBG untuk Program 3 Juta Rumah MBR, diproyeksikan mencapai 200 pemohon pada akhir 2025. Apa saja kemudahan yang ditawarkan?