Otonomi Khusus Papua

Anggota KEPP Yanni menegaskan bahwa Otonomi Khusus (Otsus) harus menjadi instrumen krusial untuk Pembangunan SDM Papua secara utuh, menjawab kebutuhan jangka panjang dan membentuk karakter generasi muda.

Pemerintah Provinsi Papua Selatan serius memperkuat sistem pangan lokal guna mewujudkan ketahanan pangan sekaligus mendukung mitigasi perubahan iklim sesuai target FOLU Net Sink 2030.

Badan Gizi Nasional (BGN) Papua Pegunungan memastikan 14 dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) telah aktif beroperasi, berupaya wujudkan generasi emas Indonesia 2045.

Pemerintah Provinsi Papua Barat mengusulkan penarikan kewenangan pengelolaan SMA dan SMK dari pemerintah kabupaten ke tingkat provinsi, menyusul dampak negatif terhadap mutu pendidikan dan kesejahteraan guru setelah pengalihan berdasarkan PP Nomor 106 Tah

Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka mengarahkan kepala daerah se-Papua untuk fokus pada percepatan pembangunan Papua, terutama swasembada pangan dan energi.

Pemerintah Kabupaten Biak Numfor akan meluncurkan program bantuan transportasi khusus bagi petani Orang Asli Papua (OAP) di kampung, memudahkan akses pemasaran hasil kebun mereka ke kota Biak mulai 2026.

Pemerintah berencana membangun 24 Rumah Sakit Papua baru hingga 2029 demi pemerataan layanan kesehatan dan mengurangi kebutuhan berobat ke luar daerah. Simak detail fasilitasnya!

Wakil Presiden Gibran Raka meminta percepatan pembangunan Papua dengan hadirnya dua lembaga baru. Simak bagaimana upaya ini akan mengubah wajah kesehatan dan kesejahteraan di sana!

Wamendagri Ribka Haluk menyebut Komite Eksekutif Otsus Papua sebagai motor baru percepatan pembangunan Tanah Papua di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo.

Kebijakan Otonomi Khusus Papua menegaskan prioritas pekerja asli daerah dalam rekrutmen. Simak bagaimana regulasi ini memastikan 80 persen tenaga kerja adalah orang asli Papua dan dampaknya bagi kesejahteraan!