Optimalisasi PAD

Pansus LKPJ DPRD Samarinda menyoroti kontribusi Perusda Varia Niaga terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dinilai belum maksimal, hanya menyetor Rp500 juta pada 2025.

Komisi IV DPRD NTB menyoroti adanya kesenjangan layanan transportasi di beberapa wilayah, meskipun capaian makro Dishub NTB menunjukkan hasil positif, mendorong pemerataan layanan.

Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud kunjungi Sulbar untuk mendalami strategi optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor Pajak Air Permukaan (PAP) yang terbukti sukses tingkatkan pendapatan miliaran rupiah.

Pemerintah Kabupaten Gorontalo dan Kejaksaan Negeri Gorontalo menjalin Kerja Sama Hukum Perdata untuk penanganan masalah hukum perdata dan tata usaha negara, fokus pada penguatan legalitas pemungutan pajak daerah.

Pemerintah Kabupaten Jayawijaya memperkuat Layanan Perizinan guna mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tahun 2026, melalui forum konsultasi publik dan penyusunan Perbup.

Pemerintah Provinsi Lampung gencar melakukan pendataan ulang operasional alat berat di wilayahnya. Langkah ini bertujuan untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pajak alat berat yang selama ini belum tergarap maksimal, sekaligus memperkuat.

BPK Kalteng menekankan pentingnya peningkatan kemandirian fiskal daerah agar pemerintah daerah lebih akuntabel dan transparan, terutama di tengah kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat, demi kesejahteraan masyarakat.

Kemendagri mendampingi Pemkab Bangkalan menyusun draft Perda Pajak dan Retribusi Daerah. Langkah ini bertujuan memperkuat kapasitas daerah dan mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).