Menteri Sekretaris Negara

Pemerintah Indonesia, melalui Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran, mengambil langkah tegas dengan mencabut izin puluhan perusahaan SDA yang melanggar, diiringi duka cita atas musibah.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan revisi UU Pemilu tidak akan mengatur koalisi permanen, menegaskan semangat konstruktif pemerintah dalam penyempurnaan aturan pesta demokrasi.

Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan jajaran menteri untuk merumuskan strategi baru guna mendorong Peningkatan Beasiswa Pendidikan Tinggi bagi mahasiswa Indonesia, sekaligus meningkatkan anggaran riset nasional.

Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti menyatakan PSEL dapat mengurangi beban timbunan sampah di TPA. Pemerintah segera meluncurkan 34 proyek PSEL untuk penanganan volume sampah harian yang mencapai ribuan ton.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa kenaikan gaji hakim ad hoc akan dihitung tersendiri, terpisah dari hakim karier, untuk mengatasi ketimpangan pendapatan yang telah berlangsung lama.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi meminta investigasi menyeluruh terhadap dugaan teror yang menimpa influencer pengkritik pemerintah, termasuk kasus DJ Donny, menegaskan keprihatinan Presiden Prabowo Subianto.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan **ketersediaan kebutuhan pokok bencana** di Aceh dan Sumatera Utara yang terdampak banjir dan tanah longsor tetap aman, pasca kunjungan Presiden Prabowo.

Presiden Prabowo Subianto akan mengumumkan 10 nama Pahlawan Nasional besok, termasuk mantan Presiden Soeharto. Keputusan ini memicu perdebatan dan pertanyaan publik mengenai kriteria dan proses penetapannya.

Menteri Sekretaris Negara mengonfirmasi adanya rencana Penggabungan GoTo Grab, melibatkan BPI Danantara, dan akan membahas nasib ojek online serta tarif layanan.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi angkat bicara soal penayangan video promosi pemerintah di bioskop, menegaskan hal itu wajar asalkan sesuai regulasi dan kenyamanan publik.