Menteri Rangkap Jabatan

KPK pun melakukan kajian lebih mendalam soal rangkap jabatan di lembaga publik. Tujuannya, mencegah risiko benturan kepentingan dan menutup celah korupsi.

Hasan berdalih menyebut larangan wamen rangkap jabatan tak termuat dalam amar putusan MK.