Manajemen Bencana

Fakultas Kedokteran UNG memperkuat Kesiapsiagaan Bencana UNG dengan simulasi manajemen darurat, melibatkan BPBD, Basarnas, dan BMKG, untuk melahirkan tenaga kesehatan muda yang tanggap menghadapi krisis kemanusiaan.

Pemerintah Aceh telah menyerahkan dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Bencana Aceh kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dengan total kebutuhan anggaran mencapai Rp153,3 triliun, menandai langkah awal pemulihan p

Pemerintah Kota Medan bersama Komisi VIII DPR RI membahas strategi mitigasi bencana banjir Medan, menyoroti urgensi normalisasi sungai dan sinergi lintas sektor untuk penanganan yang lebih efektif.

Pemerintah Kabupaten Bekasi memberlakukan kebijakan WFH bagi ASN terdampak banjir, memastikan roda pemerintahan dan pelayanan publik tetap berjalan di tengah kondisi darurat. Bagaimana implementasinya?

Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin mendesak penanganan banjir Jakarta dilakukan secara terintegrasi lintas sektor untuk mengatasi masalah klasik Ibu Kota.

Kemendagri melalui Ditjen Bina Adwil menegaskan komitmennya mendorong program responsif bencana. Ini dilakukan dengan strategi kebaruan dan adaptasi untuk mewujudkan kewilayahan tangguh.

Dinas PUPR Banjarbaru kini dilengkapi alat pemantau banjir canggih berupa telemetri. Simak bagaimana teknologi ini bekerja untuk mitigasi bencana di Banjarbaru dan menjaga keselamatan warga.

Momen kehangatan Megawati PDIP terekam usai Rakernas I 2026, Ketua Umum PDIP itu dicium Puan Maharani dan Prananda Prabowo. Simak detail kebersamaan keluarga di acara penting partai.

Pemerintah pusat menetapkan Banda Aceh sebagai pusat kendali pemulihan pascabencana, menguji kebijakan pemulihan pascabencana Aceh sebagai model baru tata kelola krisis nasional yang terkoordinasi dan transparan.

Pemerintah Kota Sorong serius dalam upaya mitigasi bencana. Sepanjang 2025, dua dokumen strategis Penanggulangan Bencana Kota Sorong berhasil disusun, menjadi landasan kuat untuk menghadapi potensi ancaman di masa depan.

Pemerintah Aceh tengah gencar melakukan Penyusunan R3P Aceh untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana banjir serta longsor, menargetkan rampung awal 2026 demi pemulihan menyeluruh.

Perdebatan mengenai penetapan status bencana nasional bukan sekadar ekspresi empati, melainkan ujian rasionalitas kebijakan negara dengan implikasi politik, ekonomi, dan fiskal yang signifikan.

Libur panjang Natal dan Tahun Baru 2026 menjadi tolok ukur penting bagi kualitas pelayanan publik di Nusa Tenggara Barat, memastikan kenyamanan dan keamanan warga.