layanan hukum gratis

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melakukan evaluasi terhadap Organisasi Pemberi Bantuan Hukum (OPBH) terakreditasi untuk memastikan kualitas layanan hukum gratis bagi masyarakat tidak mampu.

Menteri Hukum RI meresmikan 729 Pos Bantuan Hukum di Gorontalo, memastikan ketersediaan layanan hukum gratis bagi masyarakat. Inisiatif ini memperluas akses keadilan hingga tingkat desa.

Kemenkumham NTT kukuhkan 127 Posbakum Malaka di seluruh desa, memperluas akses layanan hukum gratis hingga akar rumput. Ini wujud komitmen negara untuk keadilan.

Kemenkum Kalsel bersama Pemkab Tapin berhasil membentuk 126 Posbankum di seluruh desa dan kelurahan, memastikan akses keadilan merata hingga pelosok. Inilah langkah nyata mendekatkan hukum bagi masyarakat!

Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat mengoptimalkan Pos Bantuan Hukum Nagari sebagai garda terdepan penyelesaian masalah hukum di tingkat lokal, mengurangi beban pengadilan dan mempercepat akses keadilan.

Pemkab Serang meluncurkan program Zona Klinik Advokasi Hukum (Zakiah) untuk menyediakan layanan hukum gratis bagi warga kurang mampu, memastikan akses keadilan tanpa biaya.