Korupsi CPO

Satuan Tugas Penegakan Hukum Kawasan Hutan (Satgas PKH) berhasil memulihkan aset negara senilai Rp371,1 triliun sejak dibentuk Februari 2025, menunjukkan komitmen kuat dalam menjaga kekayaan alam Indonesia.

Satgas PKH berhasil menyelamatkan aset negara hingga Rp371 triliun sejak Februari 2025, termasuk penguasaan kembali jutaan hektare kawasan hutan. Simak rinciannya di sini.

Tiga terdakwa kasus Tuntutan Perintangan Kasus Korupsi, termasuk bekas kru TV dan advokat, dituntut pidana penjara 8 hingga 10 tahun serta denda ratusan juta rupiah oleh Jaksa Agung.

Kejaksaan Agung menuntut tiga terdakwa kasus suap pengondisian putusan lepas perkara korupsi CPO dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan pidana penjara 9 hingga 17 tahun, denda, serta uang pengganti. Kasus suap dan TPPU CPO ini melibatkan advokat d

Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menetapkan total suap Rp39,1 miliar dalam kasus putusan lepas CPO, melibatkan sejumlah hakim dan panitera. Simak detail pembagian uang haram ini!

Tiga terdakwa, termasuk advokat dan direktur TV, didakwa melakukan Perintangan Penegakan Hukum Korupsi timah, CPO, dan gula. Mereka diduga gunakan buzzer untuk bentuk opini negatif. Apa motif di baliknya?

Pengembalian Uang Korupsi sebesar Rp13,2 triliun ke negara menjadi sorotan. Pengamat hukum menilai ini bukti kerja sistemik lembaga hukum dan komitmen kepemimpinan nasional dalam memberantas korupsi.

Langkah ini disebutnya menunjukkan komitmen Kejagung dalam mengembalikan kerugian negara dan memperkuat upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Prabowo meminta kepada Menteri Purbaya Yudhi Sadewa untuk memanfaatkan uang hasil korupsi CPO Rp13 T

Presiden Prabowo Subianto meminta Menteri Keuangan mengalokasikan sebagian dari Rp13 triliun hasil korupsi CPO untuk memperkuat Dana LPDP, demi masa depan pendidikan Indonesia.

Prabowo meminta Kejaksaan Agung terus mengejar kekayaan negara yang telah diselewengkan.

Prabowo mengatakan uang Rp13,2 triliun dapat dipergunakan untuk merenovasi 8.000 sekolah dan membangun kampung nelayan yang modern.

Presiden RI Prabowo Subianto menyaksikan penyerahan uang pengganti kerugian negara hasil korupsi kasus pemberian fasilitas ekspor CPO di Kejagung.

Presiden Prabowo mengungkapkan keprihatinan terhadap banyaknya pejabat yang memiliki iman dan akhlak yang lemah.

Prabowo dalam pidato mengungkap sudah banyak melihat pejabat lemah iman dan berperilaku korup

Adapun uang hasil sitaan korupsi ekspor CPO diserahkan kepada negara sebesar Rp13.255.244.538.149.

Jaksa Agung menyerahkan sebuah dokumen kepada Purbaya sebagai simbolis. Di belakangnya, terdampat tumpukan uang Rp13 triliun diserahkan kepada negara.

Kejagung memamerkan setumpukan uang pengganti kerugian negara atas kasus korupsi fasilitas ekspor Crude Palm Oil (CPO) bernilai Rp1,37 triliun.

Pelimpahan berkas dan tersangka tersebut diserahkan ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, Senin (30/6).

Dia juga menyebutkan pengembalian uang oleh Wilmar Group merupakan bentuk kesadaran dan kerja sama korporasi terhadap penegakan hukum.