Korupsi Alutsista Tni

Sebelumnya Agus Supriatna telah diminta hadir sebanyak 5 kali di persidangan yaitu pada sidang 21 dan 28 November, 5, 12, dan 19 November 2022 sebagai saksi untuk terdakwa Direktur PT Diratama Jaya Mandiri Irfan Kurnia.

Dalam beberapa kali pemeriksaan di tahap penyidikan, Agus tak pernah memenuhi undangan pemeriksaan penyidik.

Ali berharap, nantinya Agus Supriatna mau menjelaskan lebih rinci terkait dugaan penerimaan uang sebesar Rp 17,73 miliar terkait Heli AW-101 di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat. Jika memang tidak menerimanya, Agus bisa membantah di hadapan hakim.

Dengan pelimpahan tersebut, maka penahanan terhadap Irfan menjadi kewenangan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat.

Pemblokiran rekening dilakukan tim penyidik sebagai langkah awal KPK menyita simpanan uang Direktur PT DJM Irfan Kurnia Saleh. Irfan dijerat sebagai tersangka dalam kasus ini.

Ali Fikri mengatakan pihaknya sejak awal yakin seluruh proses penyidikan kasus sesuai dengan mekanisme aturan hukum. Maka dari itu, Ali menyebut KPK akan mengebut penyidikan kasus ini.

Selanjutnya, pengumpulan alat bukti dan koordinasi dengan lembaga yang berwenang melakukan penghitungan kerugian negara telah dilakukan KPK.

Gugatan kedua Jhon Irfan ini teregistrasi dengan nomor surat: 10/Pid.Pra/2022/PN JKT.SEL.

Lebih lanjut ia menyatakan modernisasi alpalhankam adalah keniscayaan dan sesuai perintah Presiden pada Menhan.

Dalam sebuah tayangan, Gatot Nurmantyo membongkar tentang korupsi dan mafia alutsista.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) disebut pernah melaporkan kasus besar kepada KPK. Tapi, KPK dianggap tidak menanggapi laporan kasus yang hingga kini masih misteri tersebut. Polemik tersebut bermula dari ucapan Menko Polhukam Mahfud MD. Dia mengaku mendapat cerita itu langsung dari Jokowi.

Dalam Rapat Terbatas Jumat 22 November 2019 kemarin, Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk agar tidak lagi berorientasi sekadar penyerapan anggaran atau proyek.

Menurut dia, jika pihak tersebut mengetahui mekanisme yang ada, maka persoalan ini tidak akan muncul.

Agus sebelumnya dijadwalkan diperiksa sebagai saksi dalam kasus pengadaan Helikopter Agusta Westland (AW-101) dengan tersangka Irfan Kurnia Saleh yang merupakan pemilik PT Diratama Jaya Mandiri.

Agus sempat diperiksa KPK pada 3 Januari 2018. Agus enggan membeberkan terkait pemeriksaan dirinya pada saat itu dengan alasan terkait rahasia keamanan negara. "Yang bersangkutan (Agus Supriatna) akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka IKS (Irfan Kurnia Saleh)," kata Febri.

Menurut dia, KPK keberatan dengan gugatan perdata tersebut sebab kasus dugaan korupsi pengadaan helikopter AW-101 sedang ditangani oleh penyidik. Pasalnya, jika pihak TNI AU diharuskan membayar sejumlah uang yang diminta dalam gugatan, maka akan beresiko bertambahnya kerugian negara.

KPK menilai dukungan Panglima TNI ini diperlukan, sebab kasus dugaan korupsi pengadaan heli AW-101 merupakan perkara lintas yuridiksi antara sipil dan militer. Oleh karena itu, diperlukan komitmen yang sama kuat antara KPK, Panglima TNI, dan BPK untuk menuntaskan kasus tersebut.

Empat perwira TNI Angkatan Udara tidak memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan tindak pidana korupsi pengadaan helikopter angkut AgustaWestland (AW)-101 di TNI AU 2016-2017.

Dia menyebut untuk transaksi ke Singapura itu ditunjukkan ke perusahaan yang terafiliasi dengan perusahaan penyedia barang. Kiagus menambahkan, dalam pengadaan helikopter tersebut terdapat perbedaan jumlah angka berdasarkan surat kontrak.

Pernyataan KSAU telah dicatat dalam BAP dan selanjutnya KPK akan berkoordinasi intensif dengan POM TNI. Dalam kasus ini, kata Febri, ada dua wilayah hukum yang harus dicermati.