Komisi VIII DPR RI

Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) mengapresiasi keputusan Presiden Prabowo Subianto yang memastikan kenaikan biaya haji akibat lonjakan harga avtur tidak dibebankan kepada jemaah, menjaga keberpihakan negara.

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau (Kemenag Kepri) menghadapi tantangan pelayanan keagamaan di wilayah perbatasan yang ekstrem, mulai dari kondisi geografis hingga kekurangan sumber daya manusia, yang berdampak pada masyarakat.

Pemerintah Kota Medan bersama Komisi VIII DPR RI membahas strategi mitigasi bencana banjir Medan, menyoroti urgensi normalisasi sungai dan sinergi lintas sektor untuk penanganan yang lebih efektif.

Komisi VIII DPR RI memberikan apresiasi tinggi terhadap sarana edukasi bencana BPBD Jatim yang dinilai inovatif dan menjadi percontohan nasional untuk peningkatan kesiapsiagaan bencana di Indonesia.

Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menyalurkan bantuan kemanusiaan di tujuh titik terdampak bencana di Tapanuli Selatan, menegaskan pentingnya kolaborasi dalam penanganan Bantuan Bencana Tapsel.

Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kemenag) Kepulauan Riau terus memperkuat **Kesiapan Haji 2026 Kemenag Kepri** di tengah evaluasi Komisi VIII DPR RI dan transisi ke Kementerian Haji dan Umrah.

Anggota Komisi VIII DPR Muhammad Husni melaporkan adanya masalah dalam pembagian bantuan subsidi upah atau BSU

Raker menyepakati besaran BPIH untuk setiap jemaah haji reguler rata-rata sebesar Rp89.410.258,79.

Abdul Wahid mengatakan jemaah butuh perawat atau dokter yang menggunakan Bahasa Indonesia

Ketua Komisi VIII Marwan Dasopang memperingatkan Siskohat terkait proses input data jamaah haji yang tidak sesuai

Menteri Agama Nasaruddin Umar mengritik kebijakan haji di era Gus Yaqut yang dianggap kacau.

Latief menjelaskan, Yaqut masih melaksanakan tugas di luar negeri dan belum bisa kembali ke tanah air.

Selly Andriany Gantina menyayangkan ketidakhadiran Yaqut dalam rapat kerja kali ini.

Komisi VIII DPR RI menunda rapat kerja dengan Kementerian Agama (Kemenag) terkait laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan haji tahun 2024.

Ditundanya rapat tersebut karena berdasarkan aturan yang berlaku yaitu harus dihadiri oleh Yaqut sebagai Menag dan tak bisa diwakili.

Menag Usul KUA Jadi Tempat Nikah Umat Semua Agama, Ini Respons Komisi VIII DPR