Kesejahteraan Hakim

Forum Silaturahmi Hakim Ad Hoc (FSHA) mengusulkan pembentukan Badan Peradilan Khusus melalui RUU Jabatan Hakim, bertujuan menyatukan klaster hakim dan meningkatkan independensi peradilan.

Pemerintah telah menaikkan gaji dan tunjangan hakim secara signifikan mulai awal 2026. Namun, kebijakan ini memunculkan pertanyaan besar mengenai **kesejahteraan hakim dan ujian integritas peradilan** di tengah harapan reformasi yang nyata.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa kenaikan gaji hakim ad hoc akan dihitung tersendiri, terpisah dari hakim karier, untuk mengatasi ketimpangan pendapatan yang telah berlangsung lama.

Komisi Yudisial RI menyerap aspirasi para hakim di Papua, menyoroti kekurangan personel dan kesejahteraan. Temuan ini akan jadi masukan penting bagi MA.