Kepegawaian

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Pemprov Sulteng) mengambil langkah serius mendata ulang tenaga honorer daerah, dengan Gubernur Anwar Hafid menuntut bukti konkret untuk menuntaskan persoalan yang masih banyak belum terbayarkan.

Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulawesi Selatan menyatakan belum ada keputusan resmi terkait wacana perumahan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK Sulawesi Selatan), meski evaluasi kinerja terus berjalan untuk memastikan efektivitas.

Ombudsman RI berhasil menyelamatkan potensi kerugian masyarakat sebesar Rp130,26 miliar sepanjang tahun 2025, menegaskan perannya dalam pengawasan pelayanan publik yang berdampak sistemik dan transparan.

Ribuan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Pemkot Palu menerima SK pengangkatan. Kepala BKN Zudan Arif Fakrulloh mengingatkan pentingnya integritas dan pelayanan publik.

Pemprov Papua mendesak ASN yang bertugas di luar wilayah untuk segera mengurus Mutasi ASN Papua. Jika tidak, hak-hak kepegawaian mereka akan dihentikan karena kerugian daerah mencapai Rp5 miliar.

Pemerintah Kabupaten Nagan Raya luncurkan NgoPiSaNger, program virtual untuk tingkatkan kompetensi ASN. Ingin tahu bagaimana inisiatif ini memperlancar diseminasi informasi kepegawaian?